JAKARTA – Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Mulyadi mengungkapkan bahwa, jika kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir kelompok oligarki yang tidak bertanggung jawab, maka mustahil untuk mengharapkan pemerintahan yang baik pada negara Indonesia.
“Kalau politik kita dikuasai oleh oligarki politik ya, badut politik ya, oligarki ekonomi, bandar politik, dan oligarki sosial bandit politik, apakah kita masih mau berharap bahwa apa pemerintahan ada tata kelola yang baik? Mustahil, omong kosong itu,” kata Mulyadi, seperti dikutip Holopis.com dalam kanal YouTibe REFLY HARUN BEST STATEMENT, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tidak akan tercapai tanpa adanya perbaikan dari akar atau sumber masalahnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan perlu dilakukan pembaruan dengan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama, namun disertai dengan adendum agar sistem tata kelola pemerintah dapat diperbaiki secara menyeluruh.
“Jadi nggak ada harapan untuk itu. Karena itu perlu diperbaiki dari hulunya kan. Dari hulunya perlu diperbaiki dengan cara tadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tapi diadendum gitu kan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 harus diubah atau ditambahkan (diadendum) karena kondisi dan situasi negara sudah mengalami perubahan, sehingga pembaharuan itu menjadi solusi yang diperlukan.
“Jangan tidak diadendum. Diadendum karena negara apa namanya situasi juga sudah berkembang. Itu kalau solusinya itu tadi,” tuturnya.
Lantas ia menjelaskan bahwa solusi untuk menghadapi masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Mulyadi menyebut Presiden Prabowo memiliki dua strategi untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan.
“Kalau telaah masalah sebenarnya gampang aja. Kan Pak Prabowo dari awal sudah saya katakan bahwa caranya dia hanya ada dua cara metode dia untuk sukses, untuk selamat,” jelasnya.
Strategi pertama, kata dia, adalah membersihkan rezimnya dari pengaruh rezim lama yang selama sepuluh tahun memicu ketidakpuasan politik dan menimbulkan aspirasi yang terpendam.
Maka dari itu ia menuturkan, Prabowo harus bertindak tegas untuk menyingkirkan semua pengaruh rezim lama di era pemerintahan yang sekarang.
“Pertama dia harus bersihkan rezimnya dari rezim lama. Nggak bisa lagi. Karena rezim lama itu memproduksi ketidakpuasan politik,” terangnya.
“Selama 10 tahun banyak aspirasi yang terpendam dan ini dia menemukan tempatnya tadi di rezimnya Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo harus singkirkan semua rezim lama gitu kan,” tambahnya.
Mulyadi menilai, retorika tentang persatuan hanyalah omong kosong sebab persatuan yang diharapkan itu sebenarnya sulit atau tidak mungkin diwujudkan.
“Nggak boleh dia mengatakan persatuan-persatuan. Omong kosong masa mau dipersatukan itu. Iya kan nggak bisa,” tukasnya.
Pun demikian, ia kembali menyoroti koalisi dengan menanyakan dari mana asal-usul terbentuknya koalisi tersebut.
“Tapi saya ini katakan tadi kembali ke pertanyaan saya. Dari mana sih datangnya koalisi itu?,” pungkasnya.
