JAKARTA – Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin mengatakan bahwa program MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah semangat yang sangat baik dan positif dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi program ini menjadi bagian dari human development untuk generasi bangsa yang unggul.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Hasanuddin dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Senin (29/9/2025).
“Melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah, program ini diharapkan dapat memperkuat kesehatan, tumbuh kembang, konsentrasi belajar, produktivitas, hingga kualitas pendidikan nasional,” sambungnya.
Hanya saja dalam implementasinya, terdapat tantangan yang sangat spesifik, yakni efektivitas, transparansi, serta kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Ia memandang jika pengelolaan hanya diserahkan pada Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) atau pihak ketiga, potensi birokrasi berlapis justru dapat memperlambat distribusi dan mengurangi fleksibilitas sekolah dalam merespons kebutuhan nyata siswa.
Alangkah lebih baik jika program ini dipercayakan kepada pihak sekolah, baik kepada komite sekolah maupun kantin sekolah.
“Untuk itu, SIAGA 98 menilai pengelolaan Program MBG lebih tepat dijalankan melalui Komite Sekolah dengan mengaktifkan fungsi kantin sekolah,” tegasnya.
Menurut Hasanuddin, model ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari transparan dan akuntabel, karena sangat mudah diawasi langsung oleh orang tua, guru, dan masyarakat.
Selain itu keuntungannya adalah program ini sangat partisipatif, karena melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, alumni, dan dunia usaha. Dan selanjutnya dari sisi efisien dan tepat sasaran, sebab makanan dapat didistribusikan lebih cepat.
Kemudian ada juga aspek pemberdayaan ekonomi lokal. Karena dengan mempercayakan tata kelola MBG kepada komite sekolah maupun kantin sekolah, maka pengadaan bahan pangan diprioritaskan dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM sekitar.
Dan yang pasti, menu makanan bergizi gratis jelas dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sebab menu lebih mudah disesuaikan dengan standar gizi sekaligus kearifan lokal.
“SIAGA 98 mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), memposisikan diri sebagai regulator dan pengawas. Tugas pemerintah adalah menetapkan standar gizi, mengawasi kualitas makanan dan penggunaan anggaran, serta memberikan fasilitasi dan insentif bagi sekolah yang berhasil melaksanakan program dengan baik,” tutur Hasanuddin.
Jika usulan ini dapat menjadi pertimbangan para pemangku kekuasaan, khususnya Presiden, ia yakin bahwa pola potensi kesalahan dalam tata kelola MBG seperti angka kasus keracuanan dapat lebih ditekan lagi. Karena pengelolaan berbasis Komite Sekolah dan Kantin Sekolah akan menjadikan Program MBG lebih efektif, partisipatif, serta membawa manfaat ganda bagi kesehatan anak sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini harus dijalankan dengan tata kelola yang tepat agar benar-benar menyentuh kebutuhan anak bangsa dan memperkuat masa depan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
