JAKARTA – Ketua Umum Forum Alumni Badan Ekesekutif Mahasiswa (FABEM) Zainuddin Arsyad memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selalu melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
Hal ini penting mengingat banyaknya kasus keracunan pada para penerima MBG di beberapa daerah, yang dianggapnya sangat mengkhawatirkan.
“FABEM meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan MBG, mulai dari hulu hingga hilir, untuk mengetahui penyebab utama keracunan dan menemukan solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata Zainuddin Arsyad dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Jumat (26/9/2025).
Bahkan dalam banyaknya kasus keracunan, ia pun meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh, mengapa kasus keracunan sering terjadi.
“FABEM juga meminta pemerintah melakukan investigasi terhadap kasus keracunan yang terjadi untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau hanya kelalaian manusia semata,” ujarnya.
Di samping itu, integritas dan kapabilitas penyelenggaraan MBG juga harus dioptimalkan. Apakah mungkin dalam pelaksanaannya, ada indikasi bancakan duit negara di dalamnya.
“FABEM juga menekankan pentingnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan MBG untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Zainuddin.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut meminta Presiden merombak para punggawa penyelenggara MBG agar benar-benar ditempati oleh orang yang berintegritas dan mumpuni.
“FABEM menyarankan agar pejabat yang sedang bekerja dievaluasi setiap 6 bulan, dan jika tidak mampu bekerja dengan baik, maka harus digantikan oleh anak bangsa yang memiliki integritas,” ucapnya.
Selanjutnya, FABEM juga menegaskan bahwa MBG seharusnya menjadi spirit bersama untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya dinikmati oleh pejabat dan segelintir pengusaha. MBG harusnya hadir sebagai tali rantai pasukan ekonomi suatu daerah, dari petani setempat, pedagang, hingga ke dapur MBG.
Dengan demikian, MBG dapat menjadi program yang efektif dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Program ini tidak boleh ada monopoli kepentingan politik dan ekonomi segelintir orang, karena ini uang APBN, bukan uang pribadi,” papar Zainuddin Arsyad.
