JAKARTA – Pengamat politik sekaligus mantan birokrat Muhammad Said Didu menilai bahwa kritik yang dilontarkan Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari di Kantor Staf Presiden sudah melampaui batas.
“Iya itu menurut saya sudah offside Qodari itu, karena tidak boleh menyampaikan suatu. Ya itu mengkritik Presiden bayangkan. Jadi bayangkan seorang Qodari yang namanya Kantor Staf Presiden itu kan kantor pemberi usul kepada Presiden, bukan kantor menyuarakan sikap pemerintah,” kata Said Didu, seperti dikutip Holopis.com dalam kanal YouTube Sinkos Indonesia, Rabu (24/7).
Ia mengatakan Qodari memiliki dua tindakan yang akan dilakukan olehnya. Salah satu tindakan yang dilakukan Qodari adalah mengkritik Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung terkait keputusan pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, yang dilantik sejak 8 September 2025 lalu.
“Ada dua yang dia akan lakukan. Satu dia langsung mengkritik Presiden tentang pengangkatan Menteri Purbaya, Menteri Keuangan,” ujarnya.
Bahkan kata dia, KSP itu menyebut Maruarar Sirait merupakan sosok yang paling tepat untuk menduduki posisi Menteri Keuangan tersebut.
Menurut Said, pernyataan ini mencerminkan jati diri Qodari yang sesungguhnya, yakni sosok yang berada di bawah pengaruh kelompok oligarki.
“Dan dia menyatakan yang cocok jadi Menteri Keuangan itu adalah Maruarar Sirait. Itu menunjukkan identitas diri Qodari yang sebenarnya. Artinya bahwa memang dipelihara oleh oligarki,” tuturnya.
Maka dalam perspektifnya, publik tidak akan meragukan atau mempertanyakan lagi tindakan Qodari tersebut karena dia sudah langsung bertindak dan bereaksi secara nyata.
“Jadi saya pikir publik tidak lagi bertanya karena Qodari langsung bereaksi, langsung beraksi,” jelasnya.
Terkait hal itu, ia mengungkapkan bahwa Maruarar tidak menyadari ada pengaruh dari luar yang terjadi di sekitarnya.
“Maruarar enggak tahu Aguan di sampingnya. Jadi itu istilah saya Qodari menunjukkan kepada oligarki, “Aku sudah di Istana dan pintumu ku buka.” Itulah kira-kira kode terjadi ke Solo,” ungkapnya.
Said menduga Qodari menyampaikan sinyal terbuka kepada oligarki soal pengaruhnya di Istana Presiden, sementara tokoh dari Solo yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan politik kepada Prabowo. Namun dengan syarat bahwa jabatan Wakil Presiden akan diberikan kepada anaknya.
Selain itu, kata dia, Jokowi diduga mengeluarkan kode politik tersebut lantaran didasari oleh arahan dari oligarki, sembari menggerakkan kembali relawan sebagai bentuk dukungan terstruktur di balik langkah politiknya.
“Langsung Solo menyatakan, “Eh, Pak Prabowo, saya sudah perintahkan relawan saya untuk mendukung Anda dua periode, tapi jadikan anak saya sebagai Wakil Presiden. Jadi kaya kode itu,” tegasnya.
“Kenapa Jokowi kira-kira berani beri kode? Artinya mereka ada kode dari oligarki, eh nyalakan lagi relawan, kami siap di belakangnya,” tambahnya.
