JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi menyampaikan rasa hormat kepada Istana atas klarifikasi terkait isu pergantian Kapolri setelah rumor beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto mengirim surat presiden (surpres) ke DPR RI.
“Keputusan Istana untuk buka suara terkait rumor pergantian Kapolri adalah langkah politik yang tepat sekaligus elegan,” kata Haidar Alwi dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Minggu (14/9/2025).
Ia mensinyalir bahwa rumor Presiden Prabowo mengirim surpres adalah bagian dari langkah politis pihak tertentu untuk menciptakan disitegrasi bangsa, sekaligus mendelegitimasi Polri dalam pengamanan Kamtibmas.
“Di tengah riuhnya spekulasi yang sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi, klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik maupun komoditas gosip publik,” ujarnya.
Setelah mendengar statemen dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bahwa Presiden Prabowo tidak mengirim surpres tersebut, Haidar Alwi menilai bahwa Istana membuktikan diri tak dapat dikontrol oleh opini yang berkembang.
“Dengan sikap ini, Istana menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada tekanan opini, melainkan berdiri di atas konstitusi dan rasionalitas pemerintahan,” tuturnya.
Statemen Mensesneg Prasetyo Hadi pun menekankan bahwa isu liar tersebut rentan bisa memecah soliditas di tubuh Polri.
“Jika dibiarkan, isu liar ini tidak hanya akan merugikan Kapolri secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak soliditas institusi Polri dan menciptakan kontak politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan jangka panjang,” sambungnya.
Lebih lanjut, Haidar Alwi juga menilai bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Istana pun sekaligus membungkam manuver politik yang mencoba menjadikan rumor sebagai instrumen delegitimasi.
“Masyarakat kini tahu bahwa pemerintah bekerja dengan kepastian, bukan dengan wacana. Ini adalah pesan keras bagi mereka yang mencoba merusak stabilitas melalui isu-isu seperti itu,” ucapnya.
Terakhir, ia juga mengatakan bahwa langkah Istana jelas patut diapresiasi karena meneguhkan prinsip akuntabilitas. Pemerintah tidak hanya bekerja, tetapi juga berani memberikan penjelasan. Dalam iklim politik yang rawan manipulasi, kecepatan dan ketegasan komunikasi politik adalah bagian dari strategi menjaga kewibawaan kekuasaan. Istana telah mengambil posisi yang benar: menjawab isu dengan fakta, bukan diam-diam membiarkan isu liar berkembang.
“Dengan demikian, sikap Istana ini bukan sekadar klarifikasi biasa, melainkan sebuah pernyataan politik: bahwa kepemimpinan Polri tetap berada dalam kendali Presiden, bukan dalam kendali opini publik yang dibentuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Inilah bentuk kewibawaan negara yang sejati,” pungkas Haidar Alwi.
Sebelumnya diberitakan, bahwa sempat beredar bahwa Pesiden Prabowo Subianto telah mengirim surat presiden (surpres) ke DPR RI soal pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Merespons kabar tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum tidak mengirim Surpres pergantian Kapolri kepada DPR RI seperti yang beredar di media.
“Berkenaan dengan Surpres bergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” kata Pras, Sabtu 13 September 2025.
