Purbaya Yudhi Sadewa Wajib Loyal ke Rakyat, Negara dan Presiden, Bukan ke Yang Lain
JAKARTA - Koordinator Simpul Aktivis Gerakan 1998 (SIAGA 98) Hasanuddin mengingatkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk selalu menanamkan di dalam benak dan hatinya, bahwa ia harus loyal kepada dua aspek, yakni kepada rakyat, kepada negara, serta kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Menteri Keuangan harus mempertimbangkan bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga loyalitas kepada negara, rakyat, dan visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Tanpa loyalitas tersebut, kepentingan asing atau kelompok tertentu dapat memanfaatkan posisi strategis ini," kata Hasanuddin dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Kamis (11/9/2025).
Ia mengatakan bahwa Menteri Keuangan memegang peran yang sangat strategis dalam mengarahkan perekonomian Indonesia. Terlebih APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bukan sekadar dokumen anggaran, akan tetetapi peta jalan pembangunan sekaligus alat pengendali gejolak ekonomi.
Apalagi di dalam praktiknya, Menteri Keuangan mengelola berbagai instrumen, terutama kebijakan fiskal, menyelaraskan kebijakan moneter Bank Indonesia agar inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Kebijakan tarif, insentif industri, dan pajak karbon juga menunjukkan bahwa fiskal bukan hanya persoalan pendapatan dan belanja, tetapi alat transformasi struktural dan keberlanjutan ekonomi.
"Posisi ini menuntut keahlian teknokratis dan kepekaan terhadap dinamika politik serta sosial," ujarnya.
Di sisi lain, aktivis reformasi ini pun mengingatkan bahwa produksi dan distribusi kekayaan selalu terkait erat dengan kekuasaan politik. Pembangunan ekonomi pun tidak boleh dipandang semata sebagai upaya mengejar pertumbuhan angka, melainkan sebagai sarana memperluas kebebasan dan martabat manusia.
"Dari sudut pandang ini, kebijakan fiskal dan moneter adalah instrumen moral sekaligus politik untuk menjamin kesejahteraan rakyat," tandas Hasanuddin.
Dalam aspek lain, ia pun mengingatkan tentang fakta sejarah Indonesia yang telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh entitas bangsa Indonesia. Di mana krisis moneter Asia yang terjadi era tahun 1997–1998 membuktikan betapa rapuhnya sistem ekonomi ketika fiskal dan moneter tidak terkendali, memicu gejolak sosial-politik.
Sebaliknya, reformasi fiskal pada awal 2000-an berhasil memulihkan kepercayaan publik dan menarik investasi, menegaskan pentingnya kepemimpinan Menteri Keuangan yang kompeten, berintegritas, dan setia pada kepentingan nasional.
Oleh sebab itu, saat ini menurut Hasanuddin, tantangan yang dihadapi Indonesia memang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik, perang dagang, disrupsi rantai pasok global, dan krisis iklim menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan gesit.
"Menteri Keuangan perlu menata ulang arah ekonomi melalui penerapan pajak karbon, insentif energi terbarukan, dan penguatan pajak digital agar kedaulatan fiskal tidak terkikis oleh perusahaan multinasional," tukasnya.
"Dalam konteks ini, Menteri Keuangan tidak hanya berperan sebagai bendahara, tetapi juga sebagai pengarah strategi besar negara untuk melindungi kepentingan rakyat," sambung Hasanuddin.
Selain itu, di tengah ketidakpastian global yang saat ini terjadi, ia mengingatkan agar Menteri Keuangan perlu menerapkan kebijakan yang adaptif—mulai dari realokasi anggaran saat krisis hingga pemberian stimulus bagi industri strategis—seraya menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan visi jangka panjang, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan stabilitas fiskal dan sosial.
Karena jabatan ini bukan semata persoalan peran teknis. Maka publik harus ikut mengawal seluruh proses penunjukan dan kebijakan yang diambil, sementara DPR wajib bersikap kritis untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berpihak pada rakyat, bukan kepentingan sempit.
"Dengan kesadaran kolektif semacam ini, kedaulatan ekonomi dapat terjaga, pembangunan berlangsung stabil, dan masa depan Indonesia tetap terlindungi," pungkas Hasanuddin.