Kawendra : Penambahan Likuiditas Menkeu Purbaya, Langkah Cerdas untuk UMKM
JAKARTA - Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung menggebrak dengan kebijakan berani. Ia menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan melalui perbankan komersial.
Langkah ini diumumkan pada Rabu (10/9/2025) dengan tujuan memperkuat likuiditas bank, mempercepat penyaluran kredit, sekaligus menghidupkan kembali roda perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari DPR. Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyebut strategi ini sebagai terobosan yang akan memberi dorongan besar bagi dunia usaha, terutama UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
“Paten! Mantap juga Menkeu kita yang baru. Rp200 triliun yang tadinya ‘parkir’ di BI kini bisa langsung mengerek permintaan agregat tanpa menambah utang baru,” ujar Kawendra.
Ia menekankan, pendekatan crowding-in yang digunakan Purbaya akan memperluas ruang gerak sektor riil. Dengan memacu kredit perbankan, multiplier effect dipastikan lebih besar untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil hingga menengah.
“Strategi ini bukti nyata sinergi fiskal dan moneter. Kita optimis, semoga Pak Menkeu bisa konsisten dengan gebrakan nyentriknya ini,” tambahnya.
Dalam rapat bersama Komisi XI, Purbaya menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi sejak 2023 hingga awal 2024 bukan semata faktor global, tetapi juga akibat kebijakan domestik yang membuat dana pemerintah terlalu lama tertahan di BI. Ia menegaskan, tugasnya sekarang adalah menghidupkan kembali dua mesin utama perekonomian: fiskal dan moneter.
Saat ini, pemerintah tercatat memiliki dana sekitar Rp425 triliun di BI yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan SiLPA. Dari jumlah itu, Rp200 triliun akan segera digelontorkan ke sistem perbankan.
“Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI cash. Besok saya taruh Rp200 triliun ke sistem,” tegasnya.
Purbaya juga mengingatkan agar BI tidak kembali menyerap dana tersebut, sehingga uang benar-benar berputar di masyarakat. Dengan begitu, perbankan terdorong untuk bekerja lebih keras menyalurkan kredit produktif yang dapat menggerakkan sektor riil.
Gebrakan perdana ini menegaskan komitmen Menkeu baru untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih agresif, pro-rakyat, sekaligus menekan ketergantungan pada utang baru.