JAKARTA – Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, agar segera dibentuk tim investigasi untuk membuktikan dugaan makar yang sempat disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” kata Pasha di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Selain itu, Pasha juga menyampaikan desakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut untuk mendesak lagi Presiden Prabowo Subianto terkait pengesahan RUU Perampasan Aset yang sampai dengan saat ini masih macet di DPR RI.
“Kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI,” ujarnya.
Terkait dengan respons pemerintah yang diakomodir oleh Prasetyo Hadi, Pasha menyebut jika pemerintah sangat merespons dengan sangat baik. Sayangnya pihaknya pun tak sempat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, karena bertepatan dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal.
“Tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respon yang cukup positif, dan segera akan disampaikan ke bapak Presiden,” terang Pasha.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) Kaleb Otniel pun mengatakan bahwa Prasetyo Hadi telah menangkap semua tuntutan yang telah disampaikan, khususnya terkait tuntutan 17+8.
“Bahwa 17+8 harus bisa diakomodir. Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun meng-iyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending hari ini,” kata Kaleb.
Selain itu pula, Kaleb menyebut jika salah satu tuntutan lain yang disampaikan kepada Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendikti Saintek Prof Brian Yuliarto adalah untuk memastikan supremasi sipil segera ditegakkan.
“Pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme. Sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus kembali ke barak,” ujarnya.
Pun sudah menyampaikan semua aspirasi langsung dan tuntutan kepada pihak Istana Negara, Kaleb menyatakan jika pihaknya akan terus mengawal proses jalannya aspirasi tersebut agar memastikan benar-benar ditindaklanjuti dan diakomodir oleh pemerintah.
“Bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas,” pungkasnya.
