JAKARTA – Ilham Habibie tak menampik Surat Tanda Nomor Kendaraan Mercedes Benz 280 SL yang disita KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas nama ayahnya sekaligus Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie. Kendaraan lawas itu disebut aset warisan.
“Iya memang itu kan warisan,” ucap Ilham Habibie setibanya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (3/9).
Sayangnya Ilham saat ini belum mau menjelaskan lebih detail soal mobil klasik yang disita KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) itu. Termasuk saat disinggung soal jual beli yang berujung menyeretnya diperiksa penyidik KPK. Ilham memilih memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
“Gini, saya akan jawab nanti.gimana?. Karena saya mau registrasi dulu. Tapi nanti kita bicara lagi ya. Sekarang masih agak spekulatif banyak sekali hal-hal,” imbuh Ilham.
“Ini sebagai saksi ya, saksi untuk (perkara) BJB itu saja yang saya tahu. Yang lain saya kira nanti djawab kalau sudah keluar karena saya enggak tahu apa-apa. Sebagai warga negara yang baik kita tentunya kalau dipanggil harus hadir,” tutur Ilham.
Sedianya Ilham Habibie diagendakan diperiksa sebagai saksi pada Jumat (22/8/2025). Namun, yang bersangkutan saat itu tak hadir lantaran sedang berada di luar negeri.
Terkait kehadiran Ilham Habibie yang diklaim untuk menjalani pemeriksaan, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo hanya menyebut pihaknya sedang menelisik aliran-aliran uang yang terkait ataupun hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.
Lembaga antirasuah sebelumnya menyita mobil itu dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan. Selain mobil, KPK beberapa waktu lalu juga telah menyita motor Royal Enfield dari Ridwan Kamil.
Adapun kendaraan itu disita lantaran diduga berkaitan dengan dana non-budgeter Bank BJB yang dikelola oleh bagian corporate secretary (corsec). Dana non-budgeter ini merupakan uang didapat dari selisih bayar pengadaan iklan yang dilakukan Bank BJB. Pihak perusahaan agensi diduga mengembalikan selisih uang tersebut melalui divisi corporate secretary (corsec) dan dimanfaakan sebagai dana non-budgeter untuk sejumlah keperluan.
“Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di BJB ini, penyidik terus menelisik aliran-aliran uang yang terkait ataupun hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Dimana dalam kontruksi perkaranya, sebagian anggaran dari pengadaan yang awalnya dikondisikan tersebut, dikelola di corsec BJB, yang kemudian mengalir ke beberapa pihak,” ucap Budi.
KPK sebelumnya menyatakan bakal mengembangkan dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) periode 2021-2023. KPK tak ragu menindaklanjuti informasi apapun yang didapat.
Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Dalam kasus korupsi pengadaan iklan, KPK telah menetapkan lima tersangka.
Kelima tersangka yakni, mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.
Hingga saat ini, penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, kelima tersangka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan.
KPK menduga, perbuatan sejumlah pihak, termasuk lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp 222 miliar. Dalam pengsusutan kasus ini, KPK telah menyita sejumlah bukti. Di antaranya adalah deposito senilai Rp 70 miliar hingga kendaraan.
