JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Presiden RI Prabowo Subianto telah berjanji akan segera membahas permasalahan tersebut.
Hal itu disampaikan Andi usai pertemuan dengan Presiden Prabowo dan pimpinan partai politik (parpol), tokoh lintas agama, serta pimpinan serikat buruh di Kompleks Istana Kepresdienan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025) malam.
“Beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas,” kata Andi Gani.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga meminta kepada Ketua DPR untuk mengambil langkah segera terkait RUU Ketenagakerjaan yang menjadi tuntutan para buruh Indonesia.
“Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan guna memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
“Segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor jera dan dimiskinkan. Setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan,” tutur Said Iqbal.
Lantas Said mengusulkan agar pemilu yang bersih dijadikan langkah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Menurutnya, tindakan korupsi sering kali terjadi di kalangan pejabat negara, terutama dalam lingkup legislatif dan eksekutif.
Ia menyebut, upaya penerapan pemilu yang bersih ini merupakan perombakan sistem pemilu guna memperbaiki demokrasi di Indonesia.
“Rancangan undang yang ketiga adalah kami usulkan pemilu yang bersih. Jadi korupsi itu harus dimulai dari pemilu yang bersih. Kebanyakan korupsi terjadi di pejabat negara, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif,” ungkapnya.
“Terutama di legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, pemilu yang bersih adalah jalan terbaik, yang kami sebut redesign sistem pemilu,” tambahnya.
