Ibas Sebut DPR Siap Evaluasi Kebijakan yang Bikin Rakyat Kesal!
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan bahwa DPR RI secara terbuka akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tunjangan DPR yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.
Menurutnya, kebijakan yang melibatkan keuangan negara harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
“Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi dan bagian dari kontemplasi sekaligus kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang pada hal ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (31/8).
“Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan oleh keuangan negara harus benar-benar digunakan oleh kepentingan rakyat,” sambungnya.
Di sisi lain, ia tidak bisa menjelaskan secara detail lantaran hal tersebut akan dijelaskan oleh wewenang yang bersangkutan langsung. Meski begitu, pria yang akrab disapa Ibas itu ingin evaluasi ini tetap berjalan sesuai dengan pembahasan terkait aspirasi masyarakat.
“Saya tentunya tidak bisa menjawab secara rinci ya. Tentunya ada kesekjenan DPR RI, ada badan terkait yang bisa menjelaskan secara utuh gitu. Tapi sebagai pimpinan Fraksi tentunya saya ingin melakukan evaluasi lah ya atas dasar apa yang diinginkan masyarakat,” terangnya.
Terlebih lagi, Ibas mengatakan bahwa Partai Demokrat selalu memperhatikan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyakat.
“Saya tahu hingga hari ini kami pun di Fraksi Partai Demokrat selalu mendengar ya, selalu mengawal,” ungkapnya.
Ibas juga mengungkapkan bahwa setiap anggota DPR RI memiliki perilaku yang berbeda, dan tidak bisa dinilai sama ratauntuk hal ini.
Maka dari itu, kata Ibas, pihaknya tetap terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat demi menjadi lembaga yang mendukung rakyat banyak.
“Tidak semua anggota DPR RI itu berperilaku tidak baik gitu dihadapan publik. Tidak semua anggota DPR RI juga tidak memberikan bantuan dan mendengar masyarakat di daerah pemilihan-pemilihannya,” tuturnya.
“Sehingga tentunya kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga, kami tetap berbenah karena ini adalah lembaga yang harus kita jadikan untuk mengawal aspirasi masyarakat,” imbuhnya.