JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia telah merespons terkait maraknya narasi negatif dan propaganda yang beredar di media sosial beberapa waktu terakhir. Di mana narasi-narasi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan, karena bisa memicu instabilitas nasional.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden / Political Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. Ia menilai bahwa fenomena ini bukan hanya masalah serius, namun sudah semakin profesional dan terorganisir.
“Yang makin ke sini itu nggak hanya makin serius, tapi makin profesional ya. Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan tapi juga meresahkan bisa memecah belah bangsa bahkan bisa menghambat pembangunan kita,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Oleh sebab itu, ia memandang bahwa platform media seperti jurnalisme positif perlu menggalakkan kanal cek fakta, sebagai salah satu usaha untuk menangkap narasi palsu dan hoaks bertebaran di media sosial. Pun ia menyatakan pemerintah tidak dapat secara langsung melakukannya sendiri.
“Karena PCO sebenarnya pemerintah enggak mau memonopoli cek fakta, tapi kan harus ada yang memulainya, harus ada yang menginisiasinya,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Angga Raka Prabowo. Ia menegaskan tentang perlunya keterlibatan platform digital dalam menanggulangi konten yang dapat menyesatkan publik.
“Kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara kesatuan Republik Indonesia, untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh,” kata Angga.
Bahkan ia meminta agar platform media sosial yang menemukan adanya penyimpangan informasi di platform mereka, agar dapat dilakukan tindakan yang tegas dan tepat, sehingga narasi hoaks tidak terpelihara di platform tersebut.
“Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian), kita juga meminta platform untuk secara by system by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Angga juga menerangkan bahwa saat ini ada sebuah perilaku di media sosial yang sudah by industry, salah satunya adalah menebar komentar bot yang bertujuan untuk meningkatkan preferensi dan engagement publik sehingga postingan tersebut ramai, padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebuah kegiatan engineering semata.
“Kalau teman-teman juga lihat misalnya di salah satu platform, komen-komennya itu engineering, by robot. Kita meminta platform juga menindak hal ini,” tuturnya.
Namun yang sangat digarisbawahi oleh Angga adalah, sikap tegas ini bukan dalam rangka pemerintah anti kritik, apalagi ingin membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hanya saja kebebasan itu agar tidak disalahgunakan dengan menebar hoaks, ujaran kebencian dan fitnah.
“Bukan kita mau membungkam atau apa namanya menghalangi kebebasan berekspresi, penyampaian aspirasi, berpendapat ya. Di dalam koridor dalam demokrasi itu boleh, silakan, tapi di dalam koridor yang baik bukan hal yang untuk anarkis,” pungkasnya.
