JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin menilai bahwa penetapan Wakil Panglima TNI yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Batujajar, Bandung Barat Minggu pagi adalah bentuk implementasi dari antisipasi ancaman yang lebih besar, yang telah dikalkulasi oleh TNI sebagai organisasi pertahanan negara.
“Dengan reorganisasi prajurit TNI yg cukup besar, tentu ini ada ancaman yang sangat besar,” kata TB Hasanuddin dalam talkshow yang di salah satu stasiun televisi swasta nasional yang dikutip Holopis.com, Minggu (10/8/2025).
Sebagai mantan prajurit TNI dengan pangkat Mayjen TNI purnawirawan, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa landasan utama mengapa terjadi restrukturisasi TNI tentu berawal dari analisa dan evaluasi terhadap ancaman yang bisa saja terjadi.
“Struktur pembentukan postur TNI, penghitungannya itu berawal dari ancaman. Ancaman, kemudian standar penangkalan, anggaran yang dimiliki dan dibentuklah postur TNI,” ujarnya.
Jika saat ini ternyata postur TNI lebih dikembangkan, ia yakin barometernya adalah adanya kalkulasi potensi ancaman yang cukup serius dari semua lini, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kalau postur TNI yang plus dan berkembang, maka kita punya biaya untuk itu, tentu ancamannya lebih banyak. Sehingga pengembangan TNI ini memang disiapkan untuk (mengantisipasi) terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki,” tutur TB Hasanuddin.
Dalam konteks tugas pokok dan fungsi, Wakil Panglima TNI akan bertugas untuk membantu kinerja Panglima TNI.
“Jadi yang namanya wakil wajib membantu pelaksanaan tupoksi dari panglima TNI,” terangnya.
Konteks pekerjaan jika sebagai wakil, ia melihat nantinya Wakil Panglima TNI akan lebih fokus pada koordinasi dan konsolidasi di dalam internal institusi. Pun demikian, hal itu masih menjadi bayangan dirinya karena jabatan ini sudah tidak pernah ada sejak eranya Gus Dur (Presiden KH Abudurrahman Wahid).
“Biasanya dibagi, wakil itu lebih banyak kepada koordinasi intern dan kemudiaan pembinaan ke bawah terutama masalah disiplin,” ucapnya.
Alasan mengapa di era Gus Dur tidak ada jabatan Wakil Panglima TNI, TB Hasanuddin menyampaikan hal itu dianggap tidak perlu jika melihat postur organisasi militer yang saat telah berjalan. Semua laporan dan koordinasi dilakukan langsung oleh Panglima TNI bersama dengan para Kepala Staf Angkatan yang ada, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.
Pun demikian, situasi jelas sudah berubah. Di mana ada pengembangan postur organisasi pada internal TNI, termasuk di semua matra yang ada. Sehingga peran Wakil Panglima TNI tersebut dibutuhkan saat ini.
“Sekarang rentang kendali dan komando semakin luas. Misalnya saja yang tadinya para komandan yang sebelumnya dilantik jadi panglima, tidak lagi jadi komandan. Maka itu menjadi sebuah situasi yang memang memerlukan konsentrasi dari para elite panglima di atas, sehingga butuh bantuan untuk mengkoonsolidasikan dan menkoordinasikan pada satuan yang begitu luas,” tutur TB Hasanuddin.
Hanya saja sebagai catatan, Wakil Panglima TNI tidak akan bisa menjadi Panglima TNI. Sebab selain jabatan Panglima TNI memerlukan rekomendasi dan persetujuan dari DPR RI sebagai lembaga legislatif, jabatan itu hanya boleh diisi oleh mantan Kepala Staf Angkatan.
“Karena untuk syarat menjadi Panglima TNI harus pernah atau sedang menjadi Kepala Staf baik darat, laut maupun udara,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Panglima TNI yakni Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Ia sebelumnya merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), ia juga merupakan lulusan Akmil tahun 1991. Prosesi pelantikan dilakukan dalam momentum Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Minggu, 10 Agustus 2025.
