GNK Anggap Wajar Rakyat Pati Tuntut Sudewo Mundur
JAKARTA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengatakan bahwa reaksi masyarakat atas ucapan Sudewo merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari konsekuensi logis atas ucapan yang pernah disampaikan oleh Bupati Pati tersebut.
"Wajar. Itu konsekuensi logis dari apa yang dilakukan dan diucapkan Dia sebagai kepala daerah," kata Habib Syakur, Minggu (10/8/2025).
Emosi rakyat Pati menurutnya sulit diredam. Sebab sekalipun Sudewo menyatakan telah membatalkan kenakkan PBB (pajak bumi dan bangunan) sebesar 250 persen, tentu tak bisa dilebur hanya persoalan permintaan maaf semata.
Sebab ada aspek yang tidak sekadar wacana kebijakan yang dianggap telah memberatkan rakyat Pati, melainkan ucapan Sudewo yang dianggap sangat sembrono, yakni menantang agar masyarakat mendemo dirinya hingga 50 ribu orang sekalipun, kebijakan tersebut tak akan ia ubah.
"Ini bukan soal kebijakan, tapi arogansi yang ditampilkan dengan kesadaran penuh dari Sudewo. Jangankan 5 ribu, 50 ribu orang pun tak akan ubah kebijakannya. Ini diterjemahkan rakyat Pati sebagai tantangan. Lantas akhirnya warganya bereaksi keras. Inilah yang saya bilang konsekuensi logis," ujarnya.
Lebih lanjut, persoalan tudingan bahwa rakyat yang tetap ingin demonstrasi besar tanggal 13 Agustus 2025 telah ditunggangi kepentingan lain, pun dianggap berlebihan orang Habib Syakur.
Bagi pemerhati sosial dan politik, ia pun menilai bahwa bisa saja ada yang menunggangi demonstrasi tersebut, namun dari realitas yang dilihat, justru event demonstrasi yant mengarah pada pencopotan Sudewo sebagai Bupati Pati adalah gerakan organik. Mereka menuntut kader Partai Gerindra itu mundur karena merasa ditantang oleh pemimpinnya.
"Ah berlebihan, itu gerakan nurani bangsa, rakyat Pati. Sebelumnya kan Sudewo nantang, lha ternyata dilayani rakyat tuh. Kalau rakyat minta dia mundur ya wajar, itu hak konstitusi rakyat yang gak boleh dilarang-larang," tegasnya.
Di sisi lain, Habib Syakur menilai langkah Sudewo tersebut justru mencoreng wajar Presiden Prabowo yang juga notabane sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di mana saat ini Sudewo berpolitik.
"Saya kira Sudewo malah mempermalukan pak Presiden. Kalau bahasa Jawa namanya unyar-unyur ya," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa elemen Aliansi Masyarakat Pati Bersatu merencanakan untuk mendemonstrasi Bupati Pati Sudewo karena kebijakannya yang sempat ia keluarkan, yakni menaikkan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan) menjadi 250 persen. Alasan utama Sudewo adalah agar menaikkan pendapatan pajak daerah, sekaligus dengan alasan pajak bumi dan bangunan di Pati belum pernah naik sejak 14 tahun terakhir.
Bahkan kebijakan yang sempat dibuat oleh Sudewo diklaim telah mendapatkan persetujuan dari berbagai kalangan termasuk DPRD Kabupaten Pati.
”Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo.
Rakyat Pati pun resah karena kebijakan tersebur, serta ucapan Sudewo yang menyebut agar masyarakat silakan berdemo, jangankan 5 ribu orang, bahkan 50 ribu orang selalipun tak akan membuat dirinya gentar dan membatalkan kebijakan tersebut.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Jangankan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan dikerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo.
Omongan Sudewo inilah yang akhirnya membuat donasi konsumsi dan dana mengalir kepada masyarakat yang dikomando oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menggelar demonstrasi besar-besaran tanggal 13 Agustus 2025.
Walaupun sebelumnya tuntutan utama adalah menolak kebijakan Sudewo menaikkan PBB P2 sebesar 250 persenjataan, kini bergeser tuntutannya menjadi lengserkan Sudewo sebagai Bupati Pati.