JAKARTA – Pemprov Daerah Khusus Jakarta akan membuka 1000 lowongan bagi petugas Damkar. Perekrutan tersebut sempat diwarnai adanya pungutan liar sebesar Rp 50 juta, namun Pemprov memastikan proses rekrutmen pegawai tidak dipungut biaya.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung mengatakan, dirinya memberikan keleluasaan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta untuk melakukan proses seleksi.
Dimana, Pemprov DKI dalam waktu dekat akan membuka perekrutan 1.000 posisi petugas damkar pada formasi tahun ini. Namun, Pramono menegaskan proses berjalan transparan karena pendaftaran dilakukan secara online.
“Kalau posisi damkar sepenuhnya diadakan di damkar (Dinas Gulkarmat) dan karena performa dari damkar sangat baik. Saya terus terang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada damkar,” jelas Pramono, seperti dikutip Holopis..
Namun, lanjut Pramono proses ini tetap mendapatkan pemantauan terutama saat finalisasinya dimana Gubernur dan Wakil Gubernur akan melihat dan terlibat secara langsung.
Saat proses rekrutmen dibuka nanti, Pramono menyebut warga luar Jakarta diperbolehkan mendaftar sebagai petugas damkar.
Sebab, ia melihat banyak warga daerah luar yang masih menggantungkan nasibnya di Jakarta.
“Memang ini sebagai bagian dari kota terbuka, orang menaruh harapan untuk bisa mengantung nasib pekerja di Jakarta. Untuk itu, saya tetap akan menjalankan secara terbuka walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta,” ucap Pramono.
Pramono menuturkan, keterbukaan penduduk luar daerah untuk ikut mendaftar sebagai petugas damkar DKI dilakukan berdasarkan proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
Di mana, banyak warga ber-KTP luar Jakarta yang mendaftar sebagai petugas PPSU, meski penduduk Jakarta tetap menjadi prioritas untuk diseleksi.
Fenomena ini, diakui Pramono, disebabkan oleh kebutuhan lapangan pekerjaan yang masih tinggi.
“Memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang ini, begitu berbagai pembukaan lowongan. itu yang mendaftar banyak sekali dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat,” tutupnya.
