JAKARTA – Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Al Muzammil Yusuf menyampaikan dorongannya agar Indonesia bisa menjadi pimpinan di organisasi kerja sama Islam (OKI). Mengingat Indonesia merupakan penduduk dengan umat Islam terbesar di dunia.
“Tentang Indonesia sebagai Muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir saat ini dan peran kita di OKI yang terus akan kita tingkatkan,” kata Al Muzammil usai beraudiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Dalam usulannya agar Indonesia bisa menjadi pimpinan di OKI tersebut, Muzammil mengklaim Presiden Prabowo Subianto memperhatikan hal itu dengan sangat seksama.
“Selama ini kita belum pernah memimpin OKI sebagai Sekjen atau minimal wakil sekjennya, itu hal yang kami bicarakan dan Pak Prabowo juga memberi perhatian terhadap hal itu,” ujarnya.
Selain itu, mantan anggota DPR RI tersebut mengatakan jika dirinya pun membahas sejumlah isu lain yang berkaitan dengan ekonomi dan kerakyatan. Salah satunya soal ekonomi di Indonesia yang dinilainya perlu diperkuat lagi.
“Perlu kita pikirkan tentang sistem perekonomian Indonesia yang bisa mengarahkan bagaimana sumber daya alam segala kekayaan di Indonesia betul-betul bisa untuk kemakmuran masyarakat,” tuturnya.
Kemudian, persoalan peningkatan kualitas demokrasi juga menjadi salah satu materi yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Al Muzammil mengatakan bahwa dirinya mengusulkan agar Presiden memperhatikan dan ikut mengupayakan agar ongkos politik di Indonesia tidak terlalu mahal.
“Bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi ke depan kita, yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, itu pembicaraan kami,” jelas Al Muzammil.
Ditambah lagi, persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi juga ikut diangkat dalam forum dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. AlMuzammil Yusuf mengatakan isu korupsi dan money politic menjadi pembahasan umum yang juga perlu direspons oleh Presiden dan para pelaku partai politik.
“Juga ikhtiar kita bagaimana meminimkan mengurangi korupsi, money politik yang ada, dan korupsi secara umumnya di negara kita,” lanjutnya.
Aspek yang tak kalah penting disampaikan Al Muzammil adalah bagaimana agar pemerintah memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam patuh pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
“Kami juga berbicara tentang pasal 33 tentang kekayaan alam Indonesia yang di dalam pasal tersebut, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran masyarakat,” tutur Al Muzammil Yusuf.
Terlebih beberapa kesempatan sebelumnya pun, Prabowo Subianto mengutarakan hal itu sehingga Al Muzammil merasa apa yang dipikirkan Presiden sejalan dengan semangat PKS dalam memastikan sumber daya alam Indonesia memang dikelola untuk memakmurkan rakyatnya.
“Ini komitmen Pak Presiden Prabowo besar sekali, kita bicarakan sehingga termasuk amanat pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya,” tukasnya.
