JAKARTA – Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti menyampaikan hasil risetnya, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun 0,10 persen pada tahun 2025.
Di mana dalam abstraksi paparan rilisnya, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen (atau) menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024.
“Secara umum, pada periode Maret 2014 – Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase,” kata Nurma dalam rilis BPS yang dilihat Holopis.com, Minggu (27/7/2025).
Dalam tabel antara 2014 – 2025, angka kemiskinan di Indonesia saat ini memang yang paling rendah. Di mana pada 2014 angka kemiskinan ada di 10,96%. Kemudian di akhir tahun 2015 ada di 11,13%. Disusul tahun 2016 mengalami peningkatan di 11,70%.
Lalu di akhir tahun 2017 turun lagi menjadi 10,12%. Pada akhir 2018 turun lagi jadi 9,66%, dan di akhir tahun 2019 ada di 9,41%.
Kemudian di akhir tahun 2020 naik di 9,78 persen. Selanjutnya di akhir tahun 2021 turun sedikit di 9,71. Akhir 2022 juga turun di 9,57. Lalu di tahun 2023 berada di 9,36. Dan di akhir 2024 ada di 8,57 persen. Lanjut di bulan Maret 2025 ada di 8,47 persen.
“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang, menurun 0,20 juta orang terhadap September 2024 dan menurun 1,37 juta orang terhadap Maret 2024,” jelasnya.
Sebagai catatan, dalam barometer pada survei garis kemiskinan ini, BPS menetapkan pendapatan masyarakatnya adalah Rp609.150 per kapita/ per bulan. Dengan komposisi untuk garis kemiskinan makan sebesar Rp454.299 atau setara 74,58%. Kemudian untuk garis kemiskinan non makanan sebesar Rp154.861 atau setara 25,42 persen.
Dalam survei tersebut, BPS Juga merekam variebal kemiskinan berdasarkan masyarakat di pulau-pulau. Untuk pulau dengan angka kemiskinan tertinggi versi BPS ada di Maluku dan papua.
“Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,90 persen,” tutur Nurma.
Kemudian selanjutnya ada di pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan 11,93 persen. Disusul Sulawesi dengan 8,96 persen, lalu Pulau Jawa sebesar 7,99 persen. Sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan.
“Penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,15 persen,” lanjutnya.
Selain mengukur angka kemiskinan tersebut, BPS juga mengukur apa saja yang menjadi faktor penunjang penurunan angka kemiskinan BPS tersebut. Antara lain adalah faktor tingkat pengangguran yang masih terbuka pada bulan Februari 2025, namun demikian tingkat pengangguran di bulan Februari 2025 lebih rendah dibanding Agustus 2024 sehingga tren kemiskinan mengalami penurunan dalam catatan periode Maret 2025.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 turun dibandingkan Agustus 2024. Penurunan lebih cepat pada wilayah perdesaan,” tandasnya.
Di sisi lain, ada juga variabel lain yakni pendapatan petani yang dinilai meningkat pada bulan Februari 2025. Kemudian ada juga faktor stimulus ekonomi pemerintah Indonesia melalui diskon tarif listrik pada awal tahun kemarin.
“Diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang masih berlaku pada Februari 2025 turut memberikan andil terhadap terjadinya deflasi,” lanjut Nurma.
