JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blak-blakan soal akar masalah maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Indonesia.
AHY menegaskan bahwa persoalan ODOL bukan hanya soal pelanggaran teknis, melainkan sudah menjadi sistem yang dibungkus praktik pungutan liar alias pungli.
“Nah kalau pungli bisa kita tangani, kita hentikan, maka biaya transportasi dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang, sudah pasti. Ada datanya, setiap tahun satu truk bisa mengeluarkan antara Rp100 juta sampai Rp190 juta hanya untuk pungli,” kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Holopis.com, Kamis (17/7).
Tak main-main, angka ini mencerminkan betapa parahnya beban yang harus ditanggung pelaku usaha logistik, yang pada akhirnya memilih jalur ‘nakal’ seperti ODOL demi efisiensi biaya.
“Kalau sudah efisien, tidak ada lagi alasan bikin kendaraan ODOL hanya untuk sekali jalan bisa lebih murah,” lanjutnya.
AHY juga menyoroti dampak masif kendaraan ODOL terhadap keselamatan publik dan keuangan negara. Berdasarkan data yang ia paparkan, kendaraan angkutan barang menyumbang 10,5 persen kecelakaan lalu lintas nasional pada 2024, hanya kalah dari sepeda motor.
Tak berhenti di situ, AHY menyebut ODOL sebagai biang kerok rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Indonesia. “Setiap tahun negara harus menggelontorkan Rp41 triliun hanya untuk memperbaiki jalan rusak akibat ODOL. Masa pakai jalan yang seharusnya bisa 10 tahun, bisa berkurang 30 persen, tinggal 6–7 tahun,” ungkapnya.
Situasi ini menurut AHY sudah masuk kategori darurat dan tak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah, tegasnya, akan mengubah penanganan ODOL menjadi gerakan nasional yang konsisten dan menyeluruh. Termasuk melibatkan aparat penegak hukum hingga lembaga antikorupsi dalam penindakan.
“Pencegahan nomor satu, tapi penindakan selalu menjadi opsi. Untuk menegakkan hukum yang seharusnya dikawal bersama-sama,” tegas AHY.
