JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini memberikan catatan penting terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Di mana anggaran sangat besar tersebut hanya untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.
Dirinya menilai, tambahan anggaran program MBG akan menjadi pemborosan apabila sekadar untuk membagikan makanan gratis tanpa mengatasi masalah-masalah yang menjadi penyebab masyarakat kekurangan gizi.
“Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Yahya dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Ia menyebut sejumlah akar masalah dari kurangnya gizi di Indonesia adalah soal literasi gizi sejak dini. Bahkan ada juga aspek supply pangan di semua daerah menjadi persoalan yang seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah.
“Seperti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini, lemahnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau di daerah, serta minimnya literasi nutrisi di sekolah- sekolah,” sambungnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk pagu anggaran 2026, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR, Kamis 10 Juli 2025 lalu.
Dalam kesempatan itu, Dadan mengatakan bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BPPENAS, pagu indikatif anggaran BGN pada tahun 2026 sebesar Rp217 triliun.
Sehingga, dengan rencana penambahan ini, total anggaran yang diminta BGN mencapai Rp 335 triliun. Menurut BGN, anggaran itu diperuntukan untuk menjalankan program MBG dengan target 82,9 juta penerima. BGN mengatakan, kebutuhan anggaran MBG per bulan mencapai Rp25 triliun pada tahun depan. Ia pun menyebut soal permintaan tambahan anggaran yang diajukan BGN untuk program MBG akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi IX DPR.
Merespons hal itu, politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa rumusan anggaran harus dibahas lebih lanjut dan rinci dengan para anggota dewan sehingga anggaran yang disetujui nanti benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
“Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR,” jelas Yahya.
Jika pada akhirnya usulan tambahan anggaran yang diajukan BGN nantinya disetujui DPR, Yahya menilai ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian. Ia memandang, program MBG tidak boleh berhenti sebagai proyek distribusi makanan secara massal.
