JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyindir keras Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang mengeluarkan narasi agar masyarakat Indonesia menjadi TKI dan kerja ke luar negeri, apalagi dibarengi dengan argumentasi untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.
Menurutnya, narasi semacam itu merupakan ekspresi dan sikap pemerintah yang tidak becus bekerja yang dilontarkan oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Di mana seharusnya pemerintah mampu menuntaskan angka pengangguran di dalam negeri dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
“Saya kira ini blunder ya. Memang itu jobdesk P2MI, tapi ketika narasi itu muncul artinya malah mengonfirmasi pemerintah kita gagal bekerja, pemerintah tak mampu menyediakan lapangan kerja, tak mampu entaskan angka pengangguran,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (30/6/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Ia malah mencurigai, bahwa hastag #KaburAjaDulu yang sempat viral beberapa waktu lalu menjadi bagian dari agenda propaganda yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal ini terlihat dengan narasi Wamenaker Immanuel Ebenzer yang sempat melontakan selorohan kepada masyarakat yang ingin memilih minggat dari Indonesia agar tidak usah kembali lagi.
Sementara baru-baru ini muncul statemen Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang menyarankan agar masyarakat Indonesia bisa memilih opsi untuk kerja ke luar negeri dalam rangka mengurangi angka pengangguran, serta untuk mengisi 1,4 juta lapangan kerja kosong.
“Saya kira perlu ada evaluasi nih dari menteri-menteri Pak Prabowo. Saya tidak yakin ini perintah Presiden, tapi jika memang tidak, tentu patut dipertanyakan apa motivasi mereka mengeluarkan narasi se-blunder itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan jajaran di bawahnya agar fokus melakukan inovasi untuk membuka akses lapangan kerja sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi kalangan pekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar mereka mendapatkan hak-hak normatif, serta terjaga kesejahteraannya.
Tentu selain membuka lapangan kerja, aspek yang dapat menunjang adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, harga energi baik listrik dan bahan bakar minyak (BBM), serta kepastian hukum dalam berinvestasi.
“Betul, ini bukan pekerjaan mudah. Selain lapangan kerja, aspek penunjang lain juga harus didukung. Kepastian hukum untuk berinvestasi, perlindungan pekerja yang prima, stabilitas harga-harga kebutuhan pokok mulai sandang, pangan, papan, dan energi,” tuturnya.
Terakhir, Habib Syakur yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto masih berjalan di rel yang benar dan memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia bisa dinikmati merata.
“Bismillah, saya masih berkeyakinan Presiden kita Pak Prabowo Subianto masih berada di jalan yang lurus untuk menuju baldatun thoyyibatun warabbul ghofur, insya Allah,” pungkasnya.
Menteri P2MI Ajak Masyarakat Fokus Kerja ke Luar Negeri
Sebelumnya diberitakan, bahwa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai, bahwa bekerja di luar negeri bukan lagi pilihan cadangan, tapi sudah seharusnya jadi jalur utama untuk membangun masa depan.
Kalau memang di dalam negeri sulit dapat kerja, kenapa tidak segera cari peluang ke luar? Justru itu bisa jadi pintu rejeki dan karier global,” ujar Karding saat meresmikan Migrant Center di Universitas Diponegoro, Kamis 26 Juni 2025.
Statemen ini pun viral dan menjadi bahan pergunjingan banyak kalangan. Lantas, politisi dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini pun menegaskan bahwa narasi yang ia keluarkan bukan berarti dirinya mengusur warga Indonesia dari negaranya sendiri. Ia berdalih hanya menyarankan opsi agar para pengangguran di dalam negeri untuk mencoba peruntungan kerja di luar negeri.
“Tidak ada istilah mengusir orang untuk bekerja ke luar negeri. Saya hanya menawarkan pilihan yang menjanjikan,” ucapnya pada hari Sabtu, 28 Juni 2025.
