JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Mohammad Mahfud MD membagikan pengalaman saat menjabat Menko Polhukam dan ada usulan penulisan ulang sejarah Indonesia.
Usulan itu muncul, kata Mahfud, bahkan sampai masuk ke dalam rapat kabinet usai dirinya dan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan non-yudisial menyantuni korban pelanggaran HAM berat.
Saat itu, dia menceritakan, datang tokoh-tokoh dari LIPI, LSM, UGM dan akademisi-akademisi yang meminta untuk penulisan sejarah, terutama untuk peristiwa tahun 65.
Usul itu disetujui oleh Mendikbud Ristek saat itu, Nadiem Anwar Makarim. Akan tetapi tidak disetujui oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang menyarankan agar sejarah tidak ditulis oleh negara.
“Pak Nadiem waktu itu setuju, tapi saya waktu itu tidak setuju, sejarah jangan ditulis oleh Pemerintah, oleh negara, kita sediakan dana untuk menulis sejarah tapi dibagi saja akademisi, kamu nulis, kamu nulis, kan punya metodologi sendiri karena kalau negara yang nulis tiba-tiba salah dibantah orang diubah orang lagi,” ujar Mahfud saat podcast bareng Hendripriyono di program “Kita Bicara” seperti dikutip Holopis.com, Minggu (29/6/2025).
Bagi Mahfud, untuk mengisi buku pelajaran cukup diberikan fakta-fakta peristiwa penting seperti soal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar (UUD) dan semacamnya yang tidak menjadi kontroversi. Hanya saja jika sudah menyangkut peristiwa-peristiwa politik yang menimbulkan pro-kontra jangan ditulis negara.
Mahfud turut menyampaikan kritik masyarakat tentang tidak masuknya nama KH. Hasyim Asy’ari yang perannya memerangi Belanda begitu besar tapi tidak masuk dalam sejarah yang ditulis Kemendikbud. Karenanya, waktu itu Mahfud tidak setuju usulan itu dan menyarankan sejarah ditulis oleh kampus.
Oleh sebab itu, ia pun mengingatkan agar pemerintah khususnya Kementerian Kebudayaan yang kini dipimpin oleh Fadli Zon agar memercayakan penulisan ulang sejarah Indonesia kepada pihak yang lebih representatif, jangan diambil alih oleh pemerintah.
“Saya setuju menyediakan dana sebesar-besarnya kampus yang mau meneliti sejarah menurut metodologi sejarah silakan, itu ada lembaganya. Hasilnya bisa beda, hasil Cornell, hasil UGM, hasil AD, hasil NU, itu angle-nya berbeda,” ucapnya.
“Jadi, ya mudah-mudahan hati-hati saja kalau kita menulis sejarah,” pungkas Mahfud.
