JAKARTA – Setiap tanggal 19 Juni, dunia memperingati Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik. Peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting untuk menyuarakan solidaritas kepada para penyintas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata serta mengingatkan dunia bahwa kejahatan ini masih terus terjadi, sering kali dalam diam, dalam takut, dan dalam pengabaian.
Kekerasan seksual dalam konflik merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, dengan dampak psikologis, sosial, dan politik yang luas. Hari ini diperingati bukan hanya untuk mengenang para korban, tetapi juga untuk memperkuat komitmen internasional dalam mencegah dan menghapuskan praktik brutal ini.
Kekerasan Seksual : Taktik Perang yang Masih Digunakan
Kekerasan seksual dalam konflik bukanlah insiden yang terjadi secara kebetulan. Dalam banyak kasus, kekerasan ini digunakan secara sistematis sebagai taktik perang, untuk menyiksa, mempermalukan, menghancurkan komunitas, dan memecah solidaritas sosial. Bentuknya bisa berupa pemerkosaan, perbudakan seksual, kehamilan paksa, perkawinan paksa, hingga eksploitasi seksual yang terorganisir.
Tragisnya, banyak kasus tidak pernah dilaporkan. Para penyintas kerap terbungkam oleh stigma sosial, rasa malu, dan ancaman pembalasan. Para praktisi di lapangan memperkirakan bahwa untuk setiap satu kasus yang dilaporkan, ada hingga 20 kasus lain yang tidak pernah diketahui.
Ancaman yang Meluas ke Dunia Digital
Di tengah kemajuan teknologi, dunia maya ternyata tak luput dari menjadi arena kekerasan berbasis gender. Pelecehan seksual, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan yang menyasar perempuan, anak perempuan, maupun komunitas rentan lainnya kini marak di platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga meluas dalam bentuk virtual.
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka jalan bagi pemberdayaan, penyebaran informasi, dan solidaritas lintas batas. Namun di sisi lain, teknologi juga telah dimanfaatkan untuk memperkuat budaya kebencian dan kekerasan, termasuk terhadap penyintas dan aktivis hak asasi manusia.
Peran Teknologi dalam Mencegah dan Mengakhiri Kekerasan
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada peringatan tahun 2023, menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual dalam konflik. Beliau menyatakan bahwa dunia harus memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat penindas, melainkan instrumen yang mendukung keadilan, perlindungan, dan akuntabilitas.
Untuk itu, diperlukan kebijakan global yang menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap teknologi yang aman, terjangkau, dan inklusif. Literasi digital, perlindungan hukum terhadap pelecehan daring, dan sistem pelaporan yang ramah penyintas menjadi langkah konkret yang harus diambil segera.
Perjuangan Global yang Belum Usai
Majelis Umum PBB menetapkan 19 Juni sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik melalui resolusi A/RES/69/293. Penetapan ini sekaligus memperingati resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 (2008) yang secara tegas mengutuk kekerasan seksual sebagai strategi perang. Melalui berbagai resolusi lanjutan, PBB juga mengaitkan kekerasan seksual dengan ekstremisme kekerasan, perdagangan manusia, dan terorisme, memperluas ruang lingkup pemahaman bahwa kejahatan ini adalah bagian dari jaringan kekerasan global yang lebih luas.
Namun kerja keras masih diperlukan. Banyak negara belum memiliki sistem hukum yang memadai untuk mengadili pelaku kekerasan seksual dalam konflik. Banyak penyintas masih hidup dalam bayang-bayang trauma tanpa keadilan. Dan banyak masyarakat masih belum paham bahwa kekerasan seksual dalam perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Menutup Luka, Membangun Masa Depan
Hari Internasional ini adalah seruan bagi kita semua untuk tidak menoleh ke arah lain. Ini adalah panggilan bagi negara, organisasi internasional, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil untuk berdiri bersama para penyintas. Kita harus menciptakan sistem yang memungkinkan keadilan ditegakkan, suara penyintas didengar, dan trauma disembuhkan dengan pemulihan yang nyata.
Kekerasan seksual dalam konflik bukanlah keniscayaan. Ia adalah hasil dari sistem kekuasaan yang menyimpang, dari kebungkaman yang berkepanjangan, dan dari pengabaian kolektif. Peringatan ini mengingatkan bahwa dunia yang adil adalah dunia yang berani menolak kekerasan, baik di medan perang maupun di dunia digital.
