JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi langsung dengan dua Gubernur dan dua Menteri di Kabinet Merah Putih yang didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
“Saya telah dilaporkan, bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya, silakan,” kata Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) yang dihadiri langsung via zoom dari Singapura pada hari Selasa (17/6/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Dalam paparannya, Dasco menyampaikan bahwa telah ditemukan bukti baru tentang kesepakatan yang pernah terjadi pada tahun 1992, di mana antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tentang batas wilayah laut dan darat yang berkaitan dengan 4 pulau.
Keempat pulau tersebut adalah ; Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
“Jadi kami telah membicarakan 4 pulau. Dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan dua gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar Gubernur Sumatera Utara, yang menyapakati bahwa 4 Pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak,” kata Dasco saat rapat bersama Presiden Prabowo.
Oleh sebab itu, berdasarkan bukti autentik yang dapati tersebut, akhirnya polemik 4 pulau yang sebelumnya dialihkan status administrasinya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah disudahi. Di mana baik Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut akan menandatangani dokumen Kesepakatan Bersama.
“Kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, dua Gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi persengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya, demikian dilaporkan, Pak,” lanjut Dasco.
Mendapati laporan atas penyelesaian polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali soal prinsip NKRI, bahwa menjaga kedaulatan sebauh wilayah dan menjaga kondusifitas adalah sesuatu yang sangat penting.
“Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya, saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI saya kira itu selalu jadi pegangan kita. ya,” sambut Prabowo.
Pun demikian, ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama antar pejabat negara tersebut sehingga polemik 4 pulau yang sebelumnya memang tercatat sebagai wilayah Provinsi Aceh telah dituntaskan.
“Tapi alhamdulillah, kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin ramai lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara ini pun mengingatkan kembali bahwa kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu jangan terjadi lagi. Apalagi di tengah situasi yang sudah dinilainya sangat baik, di mana kondusifitas masyarakat sudah terpelihara.
“Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanyaan kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang. Jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini,” tutur Presiden Prabowo.
Terakhir, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi semua pihak, kerja-kerja pejabat khususnya menteri yang dinilainya telah bekerja keras menjalankan tugas yang sudah diamanatkannya di Kabinet Merah Putih.
“Tapi apapun, saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, pada pejabat yang telah bekerja keras ya. Saya menghargai pekerjaan saudara, saya menghargai kerja sama. Team work, saya merasakan team work kita sangat baik. Terima kasih, silakan,” pungkas Prabowo.
