JAKARTA – Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute, Achmad Fanani Rosyidi mengharapkan agar Presiden Prabowo Subianto segera memberikan atensi kepada kasus-kasus diskriminasi terhadap keyakinan beragama masyarakat Indonesia.
Hal ini dalam catatannya, kasus diskriminasi teradap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Lebih dari enam bulan Pemerintahan Prabowo Subianto, kasus-kasus intoleransi semakin marak,” kata Fanani dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Minggu (8/6/2025).
“Pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB),” sambungnya.
Dalam laporan tertulisnya, Fanani menyampaikan bahwa sejumlah kasus diskriminasi terhadap keyakinan beragama terjadi di Indonesia. Ia menyebut salah satunya terjadi di Kota Banjar, Jawa Barat. Sebuah insiden pelanggaran KBB kepada Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) berlangsung di Masjid Istiqomah.
“Tim Penanganan yang diketuai oleh Kepala Kemenag Kota Banjar bersama sekitar 30 orang mendatangi Masjid Istiqamah milik JAI Kota Banjar dengan maksud menyegel kembali masjid tersebut dan memberikan batas waktu sampai Selasa 9 Juni 2024 untuk mengosongkan, dengan dasar Perwali No. 10 Tahun 2011 tentang Pembekuan Aktivitas JAI di Kota Banjar,” jelas Fanani.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi Perwali Nomor 10/2011 tersebut dikatakan Fanani merujuk pada Pergub Jabar Nomor 12/2011 yang bernah ditentang direkomendasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dicabut.
“Peristiwa pelanggaran KBB di Kota Banjar bukanlah kasus tunggal,” tegas Fanani.
Kasus serupa juga terjadi di Samarinda. Fanani membeberkan catatannya bahwa pada bulan Mei 2025 telah terjadi penolakan pendirian Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang. Di mana banyak warga yang menolak atas pembangunan tempat ibadah umat Nasrani itu.
Bahkan di Tomohon pun telah terjadi penolakan pembangunan Masjid Al Muhajirin sekalipun Kementerian Agama setempat telah menyepakati pembangunan rumah ibadah tersebut.
Nah, berdasarkan sejumlah catatan itu, Fanani menilai bahwa persoalan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia masih menjadi darurat yang perlu disikapi serius oleh pemerintah pusat.
“Data SETARA Institute memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, di awal pemerintahan Prabowo, terjadi 260 peristiwa pelanggaran KBB dengan 402 peristiwa dengan 260 tindakan. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” terang Fanani.
Dengan demikian, Fanani pun mendesak kepada pemerintah pusat agar segera ambil peran konkret dan strategis dalam pengentasan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Desakan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan jajaran di bawahnya, khususnya kepada Kementerian Agama.
“SETARA Institute mendesak Pemerintah Pusat segera turun tangan menuntaskan pelanggaran KBB, dalam kasus JAI Banjar, kasus Tomohon, kasus Samarinda dan beberapa kasus intoleransi dan diskriminasi lainnya,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah tidak sampai diam begitu saja melihat sekelompok warga negara menjadi korban dari menguatnya mayoritarianisme, dimana mayoritas memaksakan kehendaknya untuk membatasi hak-hak minoritas.
“Padahal Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu,” pungkas Fanani.
