JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jakarta untuk menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) di Jakarta. Apapun temuan dari lembaga pengawas seperti KPK Pemprov Jakarta berjanji akan terus kooperatif.
“Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan yang baru saja dilantik, supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK, agar permasalah ini juga tidak berlarut-larut,” ujarnya seperti dikutip Holopis.com, Selasa (27/5).
Dikatakan Pramono, hal ini berawal dari temuan KPK terkait keterlambatan pembangunan sejumlah sekolah dari enam paket pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Jakarta.
Menurut Pramono, keterlambatan tersebut mengindikasikan adanya masalah yang harus segera ditindaklanjuti.
“Karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini, April kemarin selesai (pembangunan), ada yang Desember, ada yang April, mundur-mundur,” lanjutnya.
Menurutnya, apa pun temuan dari lembaga pengawas seperti KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan ditindaklanjuti Pemprov Jakarta. Langkah ini, kata dia, penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kita akan selesaikan kemudian dengan yang sama apa yang menjadi temuan KPK atau apa penegak hukum lainnya, kami akan tidak lanjuti,” imbuhnya.
Proyek yang terlambat ini antara lain pembangunan gedung SDN 01 dan 02 Cikini, gedung Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru, dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08.
Sementara itu, dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025 yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.
Awalnya, proyek ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025.
Setelah pengajuan adendum ketujuh, jadwal penyelesaian kembali mundur ke 22 Juni 2025.
Sebelumnya, KPK melalui Kepala Satgas II Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Dwi Aprilia Linda Astuti, menyampaikan, proyek pembangunan enam sekolah dasar di Jakarta mengalami deviasi progres hingga minus 31 persen dari target. Keterlambatan ini tercatat dalam evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024.
Proyek-proyek yang mengalami keterlambatan tersebut di antaranya pembangunan SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05, serta TK Negeri Sawah Besar. Hingga saat ini, rata-rata progres fisik baru mencapai 84,90 persen.
Keterlambatan ini menambah catatan merah dalam evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 yang dilakukan KPK. KPK mencatat bahwa area pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih tergolong rawan.
Skor area PBJ hanya mencapai 71, sementara subindikator independensi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) lebih rendah lagi di angka 46. Sebagai langkah perbaikan, KPK merekomendasikan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas proyek lebih aktif melaporkan perkembangan pekerjaan. KPK juga meminta agar timeline proyek disusun lebih realistis dan telah mengirim surat kepada Gubernur Jakarta terkait perbaikan tata kelola pengadaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
