JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, bahwa pihaknya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas penurunan tingkat hunian hotel yang dinilai dapat berdampak pada stabilitas ketenagakerjaan.
“Ini harus kita lihat sebagai realitas, lalu selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapinya,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (28/5).
Ia menjelaskan bahwa Kemnaker aktif melakukan mitigasi melalui sejumlah program, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling), serta rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
“Kemnaker juga menyediakan fasilitas reskilling dan upskilling, support full Satgas PHK yang bergerak dari hulu ke hilir. Itu suatu inisiatif yang menjadi bantuan mitigasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, bahwa industri perhotelan mengalami penurunan tingkat okupansi sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sejak awal tahun 2025.
Situasi ini turut diamini oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, yang mencatat adanya penurunan tingkat hunian hotel, terutama selama triwulan pertama 2025. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan PHK bagi sejumlah karyawan hotel.
Survei yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta pada April 2025 menunjukkan bahwa 96,7 persen hotel anggota melaporkan penurunan okupansi. Di mana sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan bahwa penurunan paling signifikan berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah.
Penurunan permintaan dari pasar pemerintah ini memperparah ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik. Sementara itu, kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong rendah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada periode 2019 hingga 2023, rata-rata kontribusi wisman terhadap total kunjungan ke Jakarta hanya sebesar 1,98 persen per tahun jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan domestik.
