JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani enggan mendukung penolakan usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI ke-2 Soeharto.
Ketua DPP PDIP itu menyebut, usulan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang bertanggung jawab untuk menentukan.
“Ya, kan setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan (gelar) untuk yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” kata Puan di Jakarta pada Selasa (27/5).
Oleh karena itu, Puan kemudian meminta kepada semua pihak menghormati apa yang sudah menjadi keputusan dari Dewan Gelar.
“Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” tegasnya.
Sebelumnya, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ditolak sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi 1998.
Penolakan itu disampaikan para aktivis dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’ yang digelar di Jakarta, pada Sabtu (24/5).
Menurut mereka, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi. Para aktivis 98 ini menilai, Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan represif terhadap gerakan rakyat pada masa Orde Baru.
