JAKARTA – Pemerintah akhirnya angkat bicara menanggapi desakan evaluasi terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ramai disuarakan sejumlah fakultas kedokteran terkemuka di Indonesia.
Kritik ini muncul menyusul kebijakan kontroversial terkait pengambilalihan fungsi kolegium dokter spesialis oleh Kemenkes yang dinilai mengganggu independensi dunia pendidikan kedokteran.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan masukan dari para akademisi dan profesi medis. Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik dan usulan yang berkembang.
“Masukan dari rekan-rekan fakultas kedokteran tentu menjadi perhatian kami. Pemerintah pasti mempertimbangkan secara matang, karena mereka memberi masukan juga berdasarkan pertimbangan profesional,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers, Jumat (23/5).
Ia menjelaskan bahwa Presiden memang secara rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian, termasuk Kemenkes. Aspirasi dari civitas akademika dunia kedokteran disebut menjadi salah satu bahan dalam proses evaluasi tersebut.
“Masukan itu sudah kami terima dan kami pelajari. Sekali lagi, tujuan kita semua adalah mencari jalan keluar yang terbaik, demi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan,” tegasnya.
Kontroversi yang mencuat berpusat pada kebijakan Kemenkes dalam mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis, termasuk rencana pembentukan kolegium baru yang tidak berada di bawah naungan organisasi profesi. Langkah ini menuai penolakan karena dinilai berpotensi menurunkan standar kompetensi dan profesionalisme dokter spesialis di masa depan.
Sejumlah fakultas kedokteran pun menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh dan melibatkan para ahli.
Menanggapi kondisi ini, Prasetyo menekankan pentingnya menjaga stabilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Yang paling penting kita jaga bersama adalah jangan sampai situasi ini mengganggu pelayanan publik. Itu prioritas kami. Kesehatan masyarakat harus tetap menjadi yang utama,” ujar Prasetyo.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga komunikasi yang konstruktif. “Kritik sangat kami hargai, tapi mari kita fokus pada dialog dan solusi. Pemerintah terbuka untuk diskusi, terutama jika itu demi kemajuan sektor kesehatan nasional,” tambahnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang muncul di tengah dunia pendidikan dan profesi kedokteran, sekaligus menjadi sinyal bahwa Presiden Prabowo terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam merespons dinamika kebijakan sektor kesehatan.
