Buruh Bakal Geruduk Kantor Pusat PT Pos Mulai Selasa Besok, Ini Daftar Tuntutannya
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia Bersatu (SPPI Bersatu) Andi Siswanto menyampaikan bahwa pihaknya akan menggeruduk kantor pusat PT POS Indonesia yang ada di Bandung, Jawa Barat.
Aksi tersebut rencananya akan digelar pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulau pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Andi menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan langkah konkret mereka untuk mendesak manajemen PT POS Indonesia membayarkan hak-hak normatif buruhnya yang belum dibayar sejak 2024.
"Aksi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia (Persero), serta mendesak manajemen dan pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang kami hadapi," kata Andi dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (17/5/2025).
Dalam aksinya nanti, ia mengklaim akan ada sekitar 1.000 orang peserta aksi. Mereka akan menuntut beberapa hal yang penting dan strategis. Salah satunya adalah kebijakan manajemen perusahaan eksepisi pelat merah tersebut terkait penghapusan tunjangan hingga sumbangan uang duka bagi pensiunan.
"Batalkan kebijakan penghapusan Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), subsidi BPJS, dan sumbangan uang duka bagi pensiunan," ujarnya.
Tuntutan lain untuk manajemen PT POS Indonesia adalah desakan untuk pembayaran jasa produksi tahun 2024 yang menurutnya belum diselesaikan oleh perusahaan BUMN itu. Kemudian juga pembayaran benefit lainnya yang masih tertunda.
"Bayarkan benefit variabel cost karyawan yang masih tertunda: uang bensin, uang lembur, uang kawal, dan lainnya," sambungnya.
Kemudian, Andi juga mendeska PT POS untuk segera menghentikan proses penghapusan data karyawan di balik kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan. Serta mendesak agar manajemen menghapus sistem kemitraan.
"Stop 'employee cleansing' di balik kebijakan PHK sepihak. Dan hapus sistem kemitraan dan alihkan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," tuturnya.
Di sisi lain, Andi juga akan mendesak manajemen PT POS Indonesia untuk melakukan transparansi dan menunjukkan akuntabilitas mereka dalam tata kelola dan laba perusahaan pada tahun 2024.
"Menuntut transparansi atas penggunaan dana laba tahun buku 2024 sebesar Rp 767,7 miliar, serta atas struktur utang dan manajemen kas perusahaan," lanjut Andi.
Terakhir, Andi pun mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan proses audit menyeluruh pada perusahaan PT POS Indonesia, serta terhadap para jajaran direksi dan petinggi di perusahaan negara itu.
"Meminta pemerintah agar segera melakukan audit kinerja manajemen PT POS INdonesia dan melindungi hak-hak buruh, dan pensiunan dari kebiajakan sepihak yang merugikan," pungkasnya.
Rencananya, aksi ini akan berlangsung sebanyak tiga hari, yakni pada hari Selasa hingga Kamis 20-22 Mei 2025.