JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa polemik ijazah palsu Jokowi memang sengaja dibuat untuk menutupi isu tertentu. Ia tak mau menyebutkan isu yang dimaksud.
“Karena isu ini kan seksi banget ya untuk dibahas. Masyarakat diajak fokus ke Jokowi agar tidak fokus ke isu yang Pengadilan Jakpus,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Sabtu (10/5/2025).
Padahal jika mempertanyakan soal apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, pihak yang sangat relevan untuk dipertanyakan adalah PDIP. Alasannya, karena PDIP adalah kendaraan politik Jokowi sejak maju sebagai Calon Walikota Solo, hingga maju sebagai Presiden selama dua kali.
“Tanya PDIP, kalau memang ijazah Jokowi asli, mengapa dia jadi Walikota Solo, kemudian dia jadi Gubernur Jakarta, lalu jadi Presiden dua periode. Kalau emang ijazah Pak Jokowi palsu, sejak awal PDIP tak mungkin pakai beliau untuk maju pemilu,” ujarnya.
Bagi Habib Syakur, tak mungkin Megawati Soekarnoputri tidak mengecek keabsahan dokumen Jokowi.
“Kan nggak mungkin Bu Mega segoblog itu merekomendasikan Pak Jokowi sejak dari Solo sampai Istana Negara kalau legalitasnya bermasalah,” tegas Habib Syakur.
“Saya kira polemik ini ada di kantor PDI Perjuangan. Mereka tahu persis legalitas Pak Jokowi, saya kira,” sambungnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur juga menerangkan bahwa otoritas resmi yang dapat menjawab tentang keabsahan ijazah S1 Joko Widodo sudah berbicara. Baik itu dari otoritas kampus yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kan UGM sudah bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, mereka mengakui mengeluarkan ijazah itu. Kemudian KPU juga sudah menyatakan dokumen Pak Jokowi saat mendaftar (Pilkada – Pilpres) asli. Lalu sekarang ada yang menggugat kan aneh,” tutur Habib Syakur.
Oleh sebab itu, ia menilai persoalan ijazah Jokowi hanya digunakan untuk mengecoh isu-isu tertentu yang saat ini tengah berjalan di pengadilan. Walau tanpa menyebutkan kasus yang dimaksud, ia hanya menyinggung soal kasus yang menjeret orang penting di mantan partainya.
“Akhirnya kan isu itu redup kan, yang orang nomor dua di partai itu akhirnya pemberitaan semakin sedikit porsinya, yang lebih besar isu ijazah. Publik saya kira sudah memahami skenario semacam ini,” pungkasnya.
