JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tampak mencatat semua yang disampaikan dan dituangkan oleh pimpinan Konfederasi Pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 atau May Day.
Dalam kesempatan tersebut, ada 4 (empat) pimpinan konfederasi pekerja yang berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Presiden langsung. Mereka adalah ; Elly Rosita Silaban dari KSBSI, Jumhur Hidayat dari KSPSI, kemudian Andi Gani Nena Wea dari KSPSI AGN, dan Said Iqbal dari KSPSI.
“Bapak melihat bagaimana cintanya buruh kepada bapak. Artinya banyak sekali harapan buruh yang dibebankan kepada Bapak. Kami berharap Bapak akan memikirkan nasib buruh ke depan,” kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Elly menyinggung tentang UU Ketenagakerjaan yang sempat menjadi polemik di Mahakmah Konstitusi (MK). Di mana dalam putusan MK, pemerintah bersama dengan DPR RI dibebankan untuk melakukan perbaikan terhadap UU yang menjadi bagian dari Omnibus Law.
“Kami brpesan juga keputusan MK untuk UU Ketenagakerjaan akan ditindaklanjuti yang memang dihadapi dengan masa kerja sekarang dan dengan masa kerja ke depan,” ujarnya.
Lantas, Elly juga ingin agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk memastikan para pekerja informal untuk mendapatkan akses jaminan perlindungan sosial.
“Kita melihat banyak tenaga informal digital platform yang jumlahnya 6 juta belum ter-cover dalam perlindungan sosial,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KSPSI memberikan semangat dan optimisme bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah wajah pemerintahan yang pro terhadap nasib buruh Indonesia.
“Karena istana di sebalah sana adalah istana yang membebaskan orang-orang miskin, istana yang akan membebaskan buruh dari keterpurukan,” kata Jumhur.
Tidak hanya memperhatikan nasib buruh, Jumhur juga menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menciptakan ekosistem ekonomi nasional yang lebih kuat dengan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia.
“Bahkan bukan hanya urusan buruh dan pengusaha, tapi lebih dari pada itu, Bapak Presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani yang ujung-ujungnya adalah akan membeli produk-produk yang kita buat,”sambungnya.
Selanjutnya adalah Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merancang Satgas PHK (Satuan Tugas Pemberhentian Tenaga Kerja).
“Kami ucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak membentuk Satgas PHK. Kami ingin segera diumumkan, mudah-mudahan bisa hari ini,” kata Andi Gani.
Bahkan ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk tim khusus yang bekerja untuk menangani sektor PHK tersebut.
“Kami berterima kasih Bapak telah memerintahkan Kapolri membentuk Desk Pidana Ketenagakerjaan. Dan ini sangat membantu kami pak, 7 kasus sudah diselesaikan oleh Desk Pidana Ketenagakerjaan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Andi Gani juga berharap pemerintahan Prabowo Subianto selalu menjaga keseimbangan iklim ketenagakerjaan. Tidak hanya sekadar pro pada pengusaha, akan tetapi kepada buruh sehingga hak-hak normatif mereka tidak tercederai.
Sekaligus, ia juga meminta agar pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi UU Ketenagakerjaan dengan membuka lebar akses partisipatif dari elemen buruh Indonesia. Sehingga produk regulasi memang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak.
“Revisi UU Ketenagakerjaan harus berkeadilan. Kami juga harus didengarkan, Bapak Presiden,” tegas Andi Gani.
Sepanjang Presiden Prabowo Subianto memiliki keberpihakan pada kaum buruh, Andi Gani memastikan seluruh buruh di Indonesia akan setia mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Kami buruh Indonesia akan setia mendukung kebijakan Bapak dan akan menjaga dan mengawal Bapak,” pungkasnya.
Kesempatan terakhir adalah Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Dalam momentum itu, ia menyampaikan bahwa buruh Indonesia senantiasa mendukung dan berpihak pada kebijakan pemerintah sepanjang mereka berpihak kepada kaum buruh.
Iqbal ingin Indonesia berdikari dalam sektor perekonomian dunia. Salah satu yang dapat dirasakan langsung adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah buruh menjadi 6,5 persen untuk UMP tahun 2025.
“Upah layak dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah, 6,5 persen diputuskan oleh Presiden, bahkan dulu denger-dengernya mau 10 persen. Mudah-mudahan Pak Menko Perekonomian mendukung juga dan juga Pak Menaker,” kata Iqbal.
Sama seperti yang lain, Iqbal juga menuntut kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, serta aspiratif dengan masyarakat sipil. Namun yang paling ia tekankan adalah, RUU tersebut tidak lagi menggendong poin yang berkaitan dengan omnibus law.
“Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko, sebaiknya yang aroma-aroma omnibus law dibuang saja di dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Dasco nanti yang akan mengawal,” tegas Iqbal.
Sebagai informasi, dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 tersebut, kaum buruh membawa 6 (enam) tuntutan utama, antara lain ;
1. Hapus outsourcing
2. Bentuk Satgas PHK
3. Wujudkan upah layak
4. Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
5. Lindungi Pekerja Rumah Tangga – Sahkan RUU PPRT
6. Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset
