JAKARTA – Akademisi yang sekaligus Ketua Komite Mahasiswa Indonesia (KMI), Syamsul Fatria J. menanggapi rencana Pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
Pada dasarnya, ia mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo Subianto yang memiliki gagasan Koperasi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Pendirian Kopdes Merah Putih adalah terobosan yang pas di tengah ketidakpastian kondisi masyarakat pedesaan yang sangat memerlukan perhatian lebih,” ujar Syamsul kepada Holopis.com, Jumat (18/4).
Namun ia melihat adanya kerawanan penyelewengan dana yang mencoreng niat baik Prabowo, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk modal awal koperasi tersebut terbilang cukup besar, yakni Rp400 miliar.
“Anggaran itu kan dari atas, nggak tau kalo di bawah nanti bisa jadi berapa?,” ujarnya dengan nada satir.
Untuk itu, ketimbang membentuk Koperasi Desa Merah Putih, ia lebih menyarankan untuk memperkuat peran BUMDes untuk menciptakan iklim perekonomian desa yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan misi Koperasi Desa Merah putih untuk menghapus dominasi tengkulak.
Di sisi lain, ia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan langkah yang mengatur sinergitas antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDes, agar ke depan tidak terjadi tumpang tindih peran.
“Saya berpandangan hal ini perlu penyelarasan tugas, karena bagaimanapun juga BUMDes lebih dulu ada sebelum gaungan koperasi Merah Putih. Perlu sinkronisasi tugas agar penumpasan tengkulak yang biasa bermain harga dapat diatasi dengan efektif dan maksimal,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menilai perlunya keterlibatan aparat penegak hukum dalam menjalankan peran pengawasan terhadap implementasi gagasan Prabowo dalam menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke akar rumput tersebut.
“Keterlibatan aparat penegak hukum seperti Kejagung diperlukan untuk mengawasi implementasi niat baik Presiden untuk masyatakat desa,” pungkasnya.
