“Upaya preventif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi harus dikupas tuntas dari akar permasalahannya. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah stigma masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan KB hanya memerlukan keterlibatan perempuan saja,” terang Titeu Hirawati.
Padahal kata dia, saat ini pun penting pula gender transformation sehingga kaum pria pun dapat lebih terlibat juga di dalam mendukung pelayanan KB.
Selain itu, soal pendidikan terkait kesehatan reproduksi pun perlu diberikan kepada semua elemen siklus hidup dari bayi hingga lansia. Di mana edukasi KB seringkali hanya ditujukan kepada pasangan dan ibu-ibu yang sudah menikah, padahal akses tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk perempuan miskin, masyarakat tereksklusi sosial seperti PSK, dan penyandang disabilitas yang berada di daerah terpencil.
“Saya menyarankan beberapa strategi yang dapat diadopsi di Indonesia, yaitu dengan menerapkan gender mainstreaming dalam layanan dan edukasi kesehatan reproduksi serta optimalisasi layanan konseling KB untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan,’ jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Haura Nabilah Faizah yang merupakan Marketing, Campaign, and Advocacy Director CIMSA menyampaikan harapannya agar dokumen kebijakan yang mereka rilis dapat mendorong kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akses yang lebih luas dan merata terkait pelayanan KB.
“Akses yang optimal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi serta berperan penting dalam mendorong kesejahteraan dan kemajuan ekonomi bangsa jangka panjang, sejalan dengan SDGs dalam memerangi kemiskinan,” kata Nabilah.
Selain itu, ia juga menaruh harapan besar bahwa dokumen kebijakan yang dirilis oleh CIMSA mampu meningkatkan keterlibatan pemuda dalam advokasi dan implementasi pelayanan KB dengan terus mengedukasi, memastikan pelayanan yang ramah dan terjangkau, serta menghapus stigma seputar program KB dalam masyarakat.
“Masyarakat yang dihasilkan diharapkan dapat membuat keputusan yang bijak berdasarkan informasi komprehensif dari akses pelayanan KB yang memadai serta membantu menyingkirkan stigma negatif seputar KB dalam upaya meraih kesetaraan gender,” terangnya.
Terakhir, Nabilah juga menyatakan bahwa CIMSA akan terus mengajak organisasi pemerintah, organisasi nonpemerintah, PBB, penyedia layanan kesehatan, institusi pendidikan, pemuda, anggota CIMSA, serta masyarakat untuk memperkuat komitmen partisipasi aktif dalam mewujudkan akses terhadap pelayanan Keluarga Berencana yang komprehensif.
“Untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera, diperlukan akses informasi yang terjangkau dan konsisten, sehingga dibutuhkan upaya dan evaluasi berkelanjutan dari seluruh pihak,” tukasnya.
“Mari kita melangkah bersama dalam mewujudkan visi Indonesia dengan akses edukasi dan pelayanan kesehatan yang memadai,” pungkas Nabilah.
