JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, mengatakan pembahasan RUU tersebut bersama Komisi I DPR RI berlangsung secara maraton dan perdebatan.
“Pembahasan RUU RI tentang perubahan atas UU Nomor 34 tentang TNI antara pemerintah dan Komisi I DPR RI berjalan secara maraton dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif,” ungkapnya seperti dikutip Holopis.com.
Namun ia menegaskan, kondisi tersebut berlangsung tetap dengan suasana yang akrab dan persaudaraan.
“Namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan,” tambahnya.
Sjafrie menjelaskan, pembahasana RUU TNI dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan substansi ke arah yang lebih baik komprehensif, dan tepat guna.
Menhan juga memaparkan isi perubahan RUU TNI yang sebelumnya dibahas bersama Komisi I DPR RI, Yakni :
1. Memperkuat kebijakan moderinisasi alutsista industri pertahanan dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperjelas dan batasan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non militer, dengan terlebihdahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun.
3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit.
4. Menyesuaikan ketentun terkait kepimimpinan, jenjang karir dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan UU yang berlaku.
