JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa skema penyaluran bantuan sosial (bansos) akan disesuaikan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini tengah dirampungkan.
Dengan demikian, masyarakat belum tentu mendapatkan bansos untuk setahun penuh, dimana bansos akan disalurkan sesuai dengan pemutakhiran data pada DTSEN, yakni setiap 3 bulan sekali.
“Pola penyaluran bansos ke depan ini tidak lagi durasinya satu tahun, tapi mungkin nanti berdasarkan pemutakhiran data yang akan dilakukan setiap 3 bulan sekali,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (18/3).
Dia pun mengatakan, bahwa masyarakat belum tentu akan terus menerima jatah bansos. Hal itu tergantung pada hasil koreksi DTSEN, sehingga penyaluran bansos dapat tepat sasaran.
“Maka itu bisa jadi di triwulan pertama mendapatkan bantuan, tapi jika pada triwulan kedua ada koreksi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, mungkin juga nanti akhirnya tidak lagi mendapatkan bansos,” tambahnya.
Atas adanya perubahan mekanisme tersebut, Gus Ipul meminta masyarakat untuk maklum. Sebab, hal itu dilakukan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Hal inilah yang juga mendorong pihaknya untuk menjalin kerja sama dengan KPK.
Dia menjelaskan, kerja sama antara pihaknya di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan lembaga antirasuah itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos dan memastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak.
“Kami meminta kerja sama dengan KPK guna memastikan penyalurannya tidak sampai masuk ke kantong pribadi para pelaku korupsi,” jelasnya.
Tak hanya dengan KPK, Kemensos juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penerbitan data tunggal terpadu, yang akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bansos.
“Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pencegahan korupsi,” pungkasnya.
