HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas memberikan pendapatnya terkait dengan kalahnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 1, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna dalam Pilkada 2024.
Menurutnya, alasan mengapa pasangan dari Partai Golkar tersebut kalah dalam kontestasi politik elektoral, karena masyarakat di Kabupaten Serang tidak mau politik dinasti bercokol lama di wilayah Banten.
“Kalahnya Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna sebagai pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Serang bentuk penolakan masyarakat terhadap dinasti politik,” kata Fernando dalam keterangannya kepada Holopis.com, Sabtu (8/3/2025).
Diketahui, bahwa Andika Hazrumy merupakan Wakil Gubernur Banten ke 4 periode 2017 – 2022. Ia merupakan putra kandung dari bekas Gubernur Banten ke 2, yakni Ratu Atut Chosiyah.
“Hasil pilkada 27 November 2024 membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Serang tidak mau lagi dipimpin oleh sosok yang dihasilkan oleh dinasti politik,” ujarnya.
Namun kali ini, pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna telah menggugat hasil Pilkada Serang di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK mengabulkan gugatan mereka dan membatalkan kemenangan rivalnya, yakni Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas melalui gugatan dengan nomor perkara 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Merespons hal tersebut, Fernando pun menyatakan telah menaruh kecurigaan bahwa sedang ada dugaan skandal yang terjadi di balik gugatan tersebut. Apalagi jika melihat dari perolehan suara dalam Pilkada Serang 2024 lalu, Ratu-Najib berhasil memperoleh 598.654 suara atau 70,17 persen. Sementara Andika-Nanang yang hanya mengantongi 254.494 suara atau 29,83 persen.
“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan gugatan Andika – Nanang mengingatkan saya terhadap sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar yang terjerat kasus suap penanganan sengketa pilkada,” tukasnya.
“Jangan-jangan diterimanya gugatan Andika – Nanang terkait dengan pilkada Kabupaten Serang karena ada ‘main mata’ antara penggugat dengan hakim MK?,” sambung Fernando.
Bagi Fernando, dengan perolehan 70,17 persen menunjukkan bahwa masyarakat memang sudah memilih sesuai dengan keinginan mereka. Di samping itu, ada faktor rasional yang bisa jadi ada di balik pilihan politik masyarakat Serang, yakni selain Andika sebagai anak Ratu Atut, sepanjang menjadi pejabat publik sosok tersebut dinilai minim prestasi.
“Andika yang pernah menjadi Wakil Gubernur Banten periode 2017 – 2022 juga tidak memiliki prestasi sehingga masyarakat Serang tidak memilihnya,” tuturnya.
“Sangat mungkin masyarakat melihat keberhasilan Andika menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Wakil Gubernur bukan karena kemampuannya tetapi karena faktor keluarga,” lanjut Fernando.
Sebagai pengamat politik, Fernando menyatakan sangat menolak adanya dinasti politik. Sehingga ia berharap agar masyarakat di Serang untuk tidak memilih sosok yang merupakan jebolan dari dinasti politik Ratu Atut.
“Saya kembali mengingatkan masyarakat Serang dan Kabupaten yang melakukan PSU untuk tetap menolak dinasti politik agar mendapatkan pemimpin yang terbaik,” tegasnya.
Terakhir, Fernando juga menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang, agar dapat menjadi ajang pembuktian, bahwa pilihan rakyat di 27 November 2024 memang murni pilihan rasional.
“Pasangan nomor urut 2 tersebut harus bisa membuktikan pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang bahwa kemenangan mereka bukan karena cawe-cawe Menteri Desa dan Daerah Tertinggi, Yandri Susanto,” pungkas Fernando.
