6. Pemberdayaan Ekonomi Umat
Masyarakat Indonesia dikenal religius dan peduli. Karenanya, potensi dana sosial keagamaan Indonesia mencapai ratusan triliun. Zakat misalnya, potensinya mencapai Rp327 triliun. Tapi yang terhimpun baru sekitar Rp41 triliun.
“Kita akan lakukan penguatan tata kelola untuk optimalisasi peran dana sosial keagamaan,” papar Menag.
“Penghimpunan dana sosial harus maksimal dan distribusinya tepat sasaran sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat,” tegasnya.
Kemenag akan melakukan penguatan regulasi tata kelola dana sosial keagamaan, serta integrasi data pemanfaatan dana sosial keagamaan berbasis wilayah atau komunitas.
7. Sukses Haji
Haji 2025 kemungkinan menjadi haji terakhir dikelola Kemenag. Kemenag harus memberikan legacy terbaik.”Kita upayakan jemaah tersenyum di awal, saat persiapan, senyum di tengah saat menjalankan ibadah haji, dan senyum di akhir usai berhaji. Semoga semua mabrur,” harap Menag
Kemenag telah menyelesaikan buku manasik haji. Substansinya tidak hanya fiqih, tapi juga tasawwuf.
“Kita akan terus lakukan penguatan ekosistem ekonomi haji. Insya Allah ekspor bahan makanan nusantara dan kepetluan jemaah akan meningkat,” sebut Menag.
“Kita akan kembali teraplkan skema murur dan juga tanazul secara lebih sistematis,” sambungnya.
Terobosan Kemenag tahun ini adalah transparan daftar nama jemaah haji, baik reguler maupun khusus.
8.Digitalisasi Tata Kelola
Digitalisasi adalah kunci untuk layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien dan transparan. “Kami ingin, digitalisasi di semua layanan. Beragam informasi disajikan dalam satu layanan data,” kata Menag.
“Mengapa satu layanan data ini menjadi penting? karena dari tata kelola data yang akurat, kita dapat melakukan berbagai intervensi kebijakan dengan tepat dan transparan. Ini jadi prioritas kami,” imbuhnya.
Berbagai sistem informasi diintegrasikan dalam satu aplikasi. Sistem pengembangan SDM juga berbasis digital agar bisa diikuti secara masif oleh stakeholders Kemenag.
“Kemenag terapkan manajemen talenta, sistem merit, dan reformasi birokrasi,” tandasnya.
