HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden FSP ASPEK Indonesia (Federasi Serikat Pekerja Asosiasi Pekerja Indonesia), Abdul Gofur memberikan respons atas praktik korupsi di Pertamina maupun sejumlah perusahaan pelat merah lainnya.
Ia mengatakan bahwa kasus ini memang harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya, agar para koruptor di tubuh perusahaan negara segera disikat habis.
“Kami berharap Kejaksaan Agung dan KPK terus bekerja serius untuk menangkap para maling-maling besar yang selama ini telah merampok uang Negara dan menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia,” kata Abdul Gofur dalam keterangannya kepada Holopis.com, Jumat (28/2/2025).
Ia mengatakan bahwa BUMN besar lainnya seperti ASDP bukan hanya merugikan negara, tetapi rakyat Indonesia yang selama ini telah setia terhadap Negaranya menggunakan produk-produk dalam Negeri, akan tetapi faktanya justru rakyat dikhianati oleh para pejabat Negaranya tersebut.
Lebih lanjut, menyikapi berita korupsi besar yang dilakukan oleh direksi Pertamina, Gofur pun berharap KPK dan Kejaksaan Agung tidak berhenti memeriksa hanya kepada BUMN besar, akan tetapi banyak perusahaan BUMN baik yang menengah hingga kecil perlu diwaspadai dan diperiksa tentang penggunaan uang Negara oleh para direksinya.
“Karena sejarah telah membuktikan bahwa perusahaan BUMN ladang empuk untuk para pejabat korup merampok uang Negara,” ujarnya.
Kemudian, Gofur juga meminta agar aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak sekadar berhenti di para tersangka yang saat ini sudah berjumlah 9 (sembilan) orang itu. Akan tetapi menyasar ke semua penikmat skandal korupsi ratusan triliun rupiah itu.
“KPK dan Kejaksaan jangan hanya berhenti menjadikan tersangka para direksinya, namun kedua lembaga Negara tersebut harusnya berani membuka pejabat tinggi lainnya yang terlibat, jika perlu periksa menterinya, karena korupsi sebesar itu tidak tertutup kemungkinan uangnya mengalir ke para menteri,” tukas Gofur.
Bukan Rahasia Umum
Selanjutnya, Gofur mengatakan bahwa persoalan skandal korupsi di tubuh perusahaan negara bukan sesuatu yang mengagetkan bagi dirinya. Sebab, laporan-laporan skandal semacam itu sudah banyak ia dapat dari banyak anggotanya.
“Saya tahu kelakuan direksi BUMN, karena FSP ASPEK Indonesia memiliki anggota Serikat Pekerja dari dua BUMN besar dan tua di Indonesia, yang salah satunya saat ini sedang gencar mempekerjakan anak bangsanya dengan status mitra, tanpa memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai pekerja, layaknya sistem perbudakan,” tuturnya.
“Jadi pesan buat KPK dan Kejaksaan Agung, harus lebih keras lagi mengejar para pejabat korup yang menjadi direksi di perusahaan BUMN, karena sudah menjadi rahasia umum adanya dugaan untuk seseorang bisa menjadi direksi BUMN tidak perlu kecerdasan dan kemampuan lebih, tapi cukup memiliki jaringan pertemanan dan setoran kepada para pejabat yang menentukan. Makanya wajar saja jika mereka korupsi karena ada nilai yang harus mereka bayar,” sambungnya.
Tanggung Jawab Menteri
Lebih lanjut, tokoh buruh yang juga Sekjen Pantau BUMN ini mengatakan jika skandal demi skandal korupsi di tubuh BUMN yang saat ini mencuat tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Menteri BUMN, yakni Erick Thohir. Ia pun menilai seharusnya Erick Thohir mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, salah satunya dengan mengundurkan diri karena dianggap tidak becus melakukan tata kelola BUMN.
“FSP ASPEK Indonesia juga mendesak kepada Menteri BUMN, Erick Thohir segera mundur dari jabatan menteri, karena seharusnya Erick Thohir malu dengan jargon AKHLAK yang selalu digaungkan di BUMN tetapi para pejabatnya yang ditunjuk terus merampok uang Negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” pungkasnya.
