JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan adanya potensi bahaya moral atau moral hazard dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sekarang yang perlu dipastikan bagaimana caranya agar moral hazard itu tidak terjadi dengan struktur yang ada,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik, seperti dikutip Holopis.com, Senin (24/2).
Bahaya moral pertama yang dapat terjadi adalah tidak cukupnya dewan pengawas. Padahal, sebagai badan pengelola investasi negara, Danantara seharusnya memiliki proses akuntabilitas kepada publik yang cukup jelas mengenai laporan investasi dan kinerja keuangannya.
Selain itu, potensi bahaya juga cukup besar dikarenaman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat memeriksa dan mengaudit operasional Danantara tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Indef Minta Pejabat Danantara Tak Rangkap Jabatan
Adapun Indef meminta agar pengurus lembaga pengelola investasi negara itu untuk tidak merangkap jabatan. Hal ini disampaikan mengingat CEO Danantara, Rosan Roeslani masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Idealnya, menurut saya CEO dan COO yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik, sebagai menteri maupun wamen, itu harus mundur,” kata Andry.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan Rosan untuk menghilangkan konflik kepentingan, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap lembaga superholding BUMN yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Sebab, menurut Andry, operasional sehari-hari Danantara mesti dikelola oleh profesional yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Dewan Pengawas. Sehingga pengurus Danantara harus sosok yang profesional dan mampu fokus mengelola lembaga tersebut.
“Jadi tidak bisa rangkap jabatan, either way antara apakah kementerian investasinya yang mungkin tidak terpegang atau Danantaranya,” ujarnya.
Sementara itu menurut Rosan, dirinya tidak perlu mengundurkan diri dari kursi Menteri di Kabinet Merah, setelah dirinya menduduki pimpinan Danantara. Hal itu karena tupoksi dari kedua pekerjaannya itu saling beririsan.
Menurutnya, kedua posisi tersebut dapat berjalan beriringan dan saling mendukung meskipun kini memimpin lembaga superholding BUMN tersebut, mengingat tupoksi kedua pekerjaannya itu saling beririsan.
“Justru ini akan menciptakan sinergi yang sangat baik ke depannya,” ujar Rosan.
Dengan ini, kata Rosan, dirinya tidak hanya mengurus roadmap investasi atau perizinan saja, tetapi kami bisa mengkombinasikan dan mengakselerasi berbagai inisiatif dengan dana yang ada di Danantara.
Rosan mengungkapkan, bahwa struktur ini sejalan dengan praktik yang diterapkan di banyak negara, seperti Uni Emirat Arab (UEA), di mana Menteri Investasi juga merangkap sebagai kepala Sovereign Wealth Fund.
“Di banyak negara seperti di UEA, menteri investasinya juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Jadi, ini adalah terobosan yang baru dan memberikan peluang sinergi lebih besar,” ujar Rosan.
