IPO Ingatkan Sikap PDIP Bisa Merembet ke DPR Usai Larang Kadernya Ikut Retreat Magelang
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar para kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retreat Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang bakal menjadi persoalan baru.
"Instruksi Megawati pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang cukup mengkhawatirkan," kata Dedi kepada Holopis.com, Jumat (21/2/2025).
Satu hal, bahwa instruksi Megawati tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum, akan tetapi penolakan retreat yang digunakan untuk ajang menyatukan visi misi dan pemikiran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa jadi batu kerikil dalam roda pemerintahan lima tahun ke depan.
Di sisi lain, kewibawaan Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retreat tersebut pun akan menjadi pertanyaan banyak kalangan, bagaimana aspek komando tersebut akan dijalankan ketika kepala daerah tidak seirama.
"Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan," ujarnya.
Selain itu, Dedi juga memandang bahwa sikap pembangkangan komando pemerintahan ini bisa melebar ke DPR RI, di mana seluruh kader PDIP di Senayan hingga DPRD tidak akan sejalan dan seirama dengan pemerintah maupun fraksi lain yang ada di dalam hirarki Koalisi Indonesia Maju.
"PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan," tuturnya.
Jika dua aspek ini terjadi, ia khawatir kewibawaan Prabowo Subianto pun bisa jadi terancam. Bahkan skenario paling buruk adalah usia Prabowo di pemerintahan bisa terancam hanya sebentar.
"Jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," sambungnya.
Ancaman ketiga adalah krisis kepercayaan publik. Ia menilai bahwa basis massa PDIP masih cenderung banyak dan militan. Jika sikap keras Ketum DPP PDIP tersebut masih berlangsung seperti hari ini, maka bisa jadi gejolak sosial politik akan semakin memanas.
"Dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik, PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut," tukasnya.
Oleh sebab itu, sebagai pengamat politik sekaligus akademisi, Dedi menyarankan agar pemerintah pusat segera melakukan upaca cepat untuk menekan potensi resisten publik akibat sikap PDIP yang menolak mengikuti retreat usai Hasto Kristiyanto dipenjara karena dua kasus dugaan tindak pidana pelanggaran hukum.
"Pemerintah perlu merespon gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," pungkasnya.
PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang
Sekadar diketahui, bahwa PDIP marah besar usai Sekjen mereka dipenjara oleh KPK dalam dua kasus, yakni obstruction of justice penanganan kasus hukum Harun Masiku, serta dugaan pemberian uang suap kepada bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kebutuhan PAW di DPR RI periode 2019-2024 lalu.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun akhirnya mengeluarkan instruksi terbaru. Sehingga hal ini menjadi sikap politik PDIP yang akan dipatuhi oleh seluruh kader dan simpatisan partai berlambang banteng moncong putih tersebut di seluruh Indonesia.
"Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis (20/2/2025).
Dalam suray instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025," tulis Megawati.
Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.
Kemudian, Megawati pun meminta semua patuh pada komando yang diberikan kepada seluruh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh wakilnya yang berasal dari PDI Perjuangan.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," sambungnya.