“Pemerintah perlu merespon gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.
PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang
Sekadar diketahui, bahwa PDIP marah besar usai Sekjen mereka dipenjara oleh KPK dalam dua kasus, yakni obstruction of justice penanganan kasus hukum Harun Masiku, serta dugaan pemberian uang suap kepada bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kebutuhan PAW di DPR RI periode 2019-2024 lalu.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun akhirnya mengeluarkan instruksi terbaru. Sehingga hal ini menjadi sikap politik PDIP yang akan dipatuhi oleh seluruh kader dan simpatisan partai berlambang banteng moncong putih tersebut di seluruh Indonesia.
“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis (20/2/2025).
Dalam suray instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.
Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.
Kemudian, Megawati pun meminta semua patuh pada komando yang diberikan kepada seluruh kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh wakilnya yang berasal dari PDI Perjuangan.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” sambungnya.
