HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar para kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retreat Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang bakal menjadi persoalan baru.
“Instruksi Megawati pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang cukup mengkhawatirkan,” kata Dedi kepada Holopis.com, Jumat (21/2/2025).
Satu hal, bahwa instruksi Megawati tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum, akan tetapi penolakan retreat yang digunakan untuk ajang menyatukan visi misi dan pemikiran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa jadi batu kerikil dalam roda pemerintahan lima tahun ke depan.
Di sisi lain, kewibawaan Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retreat tersebut pun akan menjadi pertanyaan banyak kalangan, bagaimana aspek komando tersebut akan dijalankan ketika kepala daerah tidak seirama.
“Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga memandang bahwa sikap pembangkangan komando pemerintahan ini bisa melebar ke DPR RI, di mana seluruh kader PDIP di Senayan hingga DPRD tidak akan sejalan dan seirama dengan pemerintah maupun fraksi lain yang ada di dalam hirarki Koalisi Indonesia Maju.
“PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan,” tuturnya.
Jika dua aspek ini terjadi, ia khawatir kewibawaan Prabowo Subianto pun bisa jadi terancam. Bahkan skenario paling buruk adalah usia Prabowo di pemerintahan bisa terancam hanya sebentar.
“Jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” sambungnya.
Ancaman ketiga adalah krisis kepercayaan publik. Ia menilai bahwa basis massa PDIP masih cenderung banyak dan militan. Jika sikap keras Ketum DPP PDIP tersebut masih berlangsung seperti hari ini, maka bisa jadi gejolak sosial politik akan semakin memanas.
“Dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik, PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” tukasnya.
Oleh sebab itu, sebagai pengamat politik sekaligus akademisi, Dedi menyarankan agar pemerintah pusat segera melakukan upaca cepat untuk menekan potensi resisten publik akibat sikap PDIP yang menolak mengikuti retreat usai Hasto Kristiyanto dipenjara karena dua kasus dugaan tindak pidana pelanggaran hukum.
