HOLOPIS.COM, JAKARTA – Juru bicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli menegaskan bahwa partainya tidak akan masuk menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Alasan yang utama adalah, PDIP ingin tetap berada sebagai penyeimbang demokrasi dan menjadi bagian yang mengawasi pemerintahan yang berjalan saat ini.
“PDI Perjuangan sedang melaksanakan panggilan sejarah untuk merawat demokrasi, meskipun ada tawaran untuk bergabung, biarlah kami berada di luar pemerintah, biarlah kami berkoalisi secara permanen dengan rakyat,” kata Guntur Romli dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (19/2/2025).
Selain itu, mantan politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ini pun mengatakan bahwa keputusan politik ini merupakan bagian dari kesepakatan yang dilakukan DPP PDIP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 lalu.
“Karena hasil Rakernas V PDI Perjuangan tahun 2024, PDI Perjuangan membangun kekuatan penyeimbang, checks and balances, dan mengawasi,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dalam membangun pemerintahan yang baik, tentu perlu manajemen kontrol yang baik pula. Dan kontrol ini diyakini PDIP dapat dilakukan di luar tubuh besar eksekutif.
“Kekuasaan itu harus diawasi. Ada yang membangun, ada yang mengawasi,” pungkasnya.
