HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer berkomitmen akan menindak tegas praktik percaloan tenaga kerja swasta di Karawang, Jawa Barat, sebagaimana yang diungkap Gubernur Jawa Barat terpilih di Pilkada 2024, Dedi Mulyadi.
Menurut pria yang karib disapa Noel ini, praktik percaloan tenaga kerja telah merugikan masyarakat, hingga akhirnya kasus ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Noel menjelaskan, perjalanan seorang calon tenaga kerja hingga diterima di suatu perusahaan sudah cukup panjang dan menguras banyak tenaga. Jika mereka masih harus menghadapi calo dengan biaya besar, hal ini tentu sangat memprihatinkan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkap di media sosial bahwa praktik percaloan tenaga kerja di Karawang semakin marak. Untuk bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan, para pencari kerja disebut harus membayar Rp 3 juta, Rp 5 juta, Rp 7 juta, bahkan hingga Rp 15 juta kepada calo.
Ironisnya, meskipun sudah membayar mahal, kontrak kerja mereka sering kali hanya berlangsung satu tahun dan kemudian tidak diperpanjang.
“Jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah, mobil, terus ka batur deui,” kata Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, yang jika diterjemahkan secara bebas berarti “Kalau pacaran, sudah bisa membelikan rumah, mobil,…”
Dedi berencana mengundang seluruh pemangku kepentingan di kawasan industri Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan. Dari data tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan menyesuaikan sistem pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta meningkatkan pelatihan kerja di berbagai daerah.
Noel pun mengapresiasi langkah dan rencana Dedi Mulyadi dalam menangani masalah tenaga kerja.
“Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia yang lebih baik,” katanya.
Kepada seluruh perusahaan di Indonesia, Wamenaker mengimbau agar membuka pengumuman dan seleksi tenaga kerja secara transparan, jauh sebelum proses perekrutan dimulai. Perusahaan juga diharapkan melaporkan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.
Selain itu, Wamenaker juga menegaskan bahwa pihak perusahaan harus turut mencegah praktik percaloan tenaga kerja. Ia meminta agar tidak ada informasi yang “dijual” kepada pihak luar, sehingga kesempatan kerja dapat diperoleh secara adil oleh mereka yang benar-benar memenuhi syarat.
