JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun anggaran 2025 dipangkas hingga Rp81,38 triliun, dari yang semula ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun. Sehingga total anggaran di tahun ini hanya sebesar Rp29 triliun.
Adapun pemangkasan anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengakui, bahwa pemangkasan anggaran tersebut tentu berpengaruh terhadap pembangunan beberapa infrastruktur. Terutama, untuk infrastruktur jalan, bendungan, hingga pembangunan irigasi baru untuk persawahan.
Baca juga :
“Tentunya terganggu (pemangkasan anggaran). Pembangunan jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya,” katanya dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (31/1).
Dia menuturkan, bahwa pihaknya dengan adanya pemangkasan harus memilah-milah proyek prioritas, yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan,” tambahnya.
Diana menjelaskan, bahwa anggaran yang tersisa hanya Rp 29 triliun itu, sebesar 50 persen atau separuh dari total anggaran digunakan untuk operasional. Sedangkan belanja infrastruktur hanya mendapatkan porsi 24 persen.
Adapun untuk sisa sebesar 26 persen dari anggaran yang ada, akan digunakan untuk pembayaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Hibah Luar Negeri (HLN).
“Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan, karena yang harus dijalankan untuk yang HLN karena sudah committed, kemudian SBSN juga sudah commited. Nah kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” kata Diana.
Di samping itu, belanja pegawai juga tidak dapat diganggu sebagai pos efisiensi penggunaan anggaran. Sehingga salah satu program yang akan diefisienkan adalah pembangunan infrastruktur.
“Kalau pegawai tetap (tidak ada efisiensi. Tidak mungkin kan kalau tidak digaji,” tandasnya.
