JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, anggapan bahwa Prabowo lebih percaya TNI ketimbang Polri merupakan sudut pandang yang didasari oleh sentimen negatif terhadap pribadi Kapolri dan Polri secara institusi.
Menurutnya, sentimen yang terbangun di masyarakat saat ini telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sehingga hembusan angin agar Listyo diganti bisa menguat.
“Jelas sentimen negatif, karena ujung-ujungnya mendiskreditkan institusi Polri dan minta Kapolri diganti. Bukannya bersatu menghadapi masalah ini, justru malah dipolitisasi,” kata R Haidar Alwi, Jumat (24/1/2025) malam.
Selain itu, ia juga menduga, politisasi semacam ini sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung mafia tanah. Sehingga publik tidak fokus pada penegakan hukum dalam peristiwa pemagaran laut dan perampasan aset rakyat.
“Tujuannya untuk mengalihkan perhatian publik agar tidak fokus pada penegakan hukumnya,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa Prabowo lebih memilih memerintahkan TNI AL ketimbang Polri dalam penanganan pencabutan pagar laut yang ada di perairan Kabupaten Tangerang tersebut.
“Pertama, Presiden ingin mengirimkan warning kepada dunia secara umum tentang kedaulatan maritim Indonesia maupun kepada perusahaan-perusahaan nakal termasuk mafia tanah secara khusus,” ungkap R Haidar Alwi.
“Ke-dua, untuk mencegah terjadinya gejolak karena berkaitan dengan raksasa properti. Sebab, ketika TNI sudah turun, itu artinya sangat serius dan tidak main-main,” sambungnya.
Ia juga tidak setuju bila Polri disebut lamban merespons masalah pagar laut karena tersandera kepentingan. Polri sendiri telah menegaskan akan mengusut dugaan tindak pidananya.
“Tentu ada prosesnya. Apalagi ini kan bersentuhan dengan korporasi besar, berkaitan dengan Kementerian lain seperti KKP dan ATR/BPN. Polri pasti berkoordinasi dengan kementerian terkait maupun dengan sesama lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK,” pungkas R Haidar Alwi.
