JAKARTA – Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menyambut positif inisiatif Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar yang meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 Masehi/ 1446 Hijriah.
“Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Holopis.com, Jumat (24/1).
Sebagai informasi, bahwa Menag Nasaruddin bersama sejumlah pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), menyambangi gedung KPK untuk membahas penyelenggaraan haji yang bebas dari praktik korupsi pada Kamis (23/1) kemarin.
Menurut Mustolih, inisiatif Menag dengan melibatkan lembaga anti rasuah sejak dini sudah sangat tepat, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindakan maupun kebijakan yang bisa menjurus pada praktik koruptif mulai dari hulu sampai dengan hilir.
Dengan begitu, kata dia, penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan.
“Komnas haji berharap pertemuan antara Menag yang didampingi Kepala BPKH dan Kepala BP Haji dengan Ketua KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, harus ada tindak lanjut yang kongkrit dan nyata,” ujar Mustolih.
Dia lantas menyarankan KPK untuk membentuk tim yang diterjunkan pada tiga fase penting penyelenggaraan haji.
Pertama yakni di tahap pra musim haji yaitu pada proses penandatanganan kontrak-kontrak dari mulai asuransi, penerbangan, pengadaan konsumsi, hotel, pemondokan, bus angkutan jemaah dan berbagai kontrak pengadaan lainnya baik di tanah air maupun di tanah suci.
Kedua pada fase penyelenggaraan yang ditandai dengan pemberangkatan jemaah keloter (kelompok terbang) ke Arab Saudi, apakah seluruh pembiayaan yang sudah disepakati dalam kontrak benar-benar berjalan dan sesuai terutama pada puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) yang menjadi titik paling krusial.
Terakhir pada fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor.
