Dia menekankan, bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah tahun ini hanya sebatas pergeseran skala prioritas saja.
Meskipun pemerintah sendiri mengakui, program makan bergizi gratis yang pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp 71 triliun, perlu suntikan anggaran Rp 100.000. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa pihaknya sebagai Bendahara Negara tengah mempertimbangkan skala prioritas dari keseluruhan postur APBN.
“Yang Pak Presiden tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang mengidentifikasi,” kata Sri Mulyani, Rabu (22/1) lalu.
Upaya identifikasi tersebut bertujuan agar postur APBN benar-benar bisa sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo, sekaligus mengurangi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
