JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian menyambut baik Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia mengatakan terobosan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo wujud keseriusan Polri menegakkan hukum yang transparan terkait sengketa di dunia industri.
“Kami melihat Desk Ketenagakerjaan Polri ini bagian dari keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan hukum di Indonesia dengan transparan dengan kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri,” ucap Aminullah dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).
Dia optimis Desk Ketenagakerjaan mampu menciptakan lingkungan industri yang sehat. Dia pun menilai ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Oleh dari itu menurut pandangan dan kajian kami bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan ini mampu menciptakan lingkungan industri yang sehat nantinya, dan ini sudah sejalan dengan harapan Presiden dan Wakil presiden Prabowo-Gibran kesenjangan dalam menyelesaikan persoalan di ketenagakerjaan baik di industri masalah-masalah ketenagakerjaan,” tutur Aminullah.
“Baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dengan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri ini,” sambung dia.
Diketahui Polri telah meluncurkan Desk Ketenagakerjaan pada Senin (20/1) di Gedung Bareskrim Polri. Peluncuran desk ini diresmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan dihadiri oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menyatakan bahwa desk ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Apalagi tak sedikit sengketa di sektor industri masih cukup banyak terjadi.
“Kita harapkan desk ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah menyelesaikan sengketa industri,” kata Kapolri saat jumpa pers di lobby utama Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Tahapan yang disiapkan desk ini dimulai dari pelaporan. Jika mediasi tidak berhasil, opsi penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) akan diterapkan.
Desk Ketenagakerjaan ini akan bernaung di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Desk ini pun memang dirancang untuk menyediakan saluran pengaduan bagi pekerja dan buruh yang ingin menyampaikan keluhan mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial agar situasi tetap terkendali.
“Dengan penyelesaian yang ada ini antara buruh dan tenaga kerja sama-sama bisa terlindungi,” tambahnya.
