JAKARTA – Pakar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD mengatakan bahwa persoalan besar di negara Indonesia saat ini adalah soal kepastian hukum. Dampaknya adalah, gusarnya para calon investor untuk meyakinkan diri berinvestasi di Indonesia.
“Salah satu problem utama yang kita hadapi saat ini adalah persoalan ketidakpastian hukum yang tidak memberi kenyamanan bagi investor,” kata Mahfud MD dalam diskusi forum ekonomi dan politik 2024 dengan tema ‘Opportunities and Challenges’ yang diselenggarakan oleh President Club, Rabu (22/1/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Ia mengingatkan bahwa ekonomi dan politik adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling memberikan pengaruh kepada lainnya, sehingga stabilitas kedua entitas tersebut harus bisa diakselerasi oleh sebuah organisasi negara (state).
“Kepada para audiens yang umumnya dari kalangan pelaku bisnis dan perguruan tinggi, saya sampaikan bahwa politik dan ekonomi saling berkaitan sehingga keduanya saling mempengaruhi,” tuturnya.
Diterangkan Mahfud, bahwa Indonesia saat ini memiliki target yang cukup besar dalam hal pertumbuhan ekonomi. Setidaknya untuk periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, pencapaian economic growth harus sampai 8 persen.
Namun sebagai akademisi yang juga pernah berkecimpun di pemerintahan, baik di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maupun Presiden Joko Widodo periode kedua, Mahfud menilai target pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut masih dirasa sangat sulit.
“Saat ini kita menghadapai tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan presiden. Kita tentu berharap bisa mencapai itu, namun diprediksi tidak akan mudah karena faktor internal kita saat ini, juga dampak dari dinamika global,” tuturnya.
Dalam aspek internal misalnya, Mahfud MD menerangkan bahwa kepastian hukum masih menjadi problematika besar di Indonesia. Di samping itu persoalan birokrasi yang masih belum beres antar lintas kementerian dan lembaga.
“Dari sisi internal, selain soal kepastian hukum yang belum membaik, kebijakan dan aktor pembuat kebijakan masih sama, meski koordinasi antar intansi belum terlihat kompak,” tandasnya.
Sementara di aspek eksternal, tentu saja gejolak politik luar negeri menjadi sumbasihnya. Sehingga dinamisasi investasi pun cukup memakan energi besar.
“Sedangkan dari sisi eksternal, kita sedang menghadapi gejolak geopolitik yang makin dinamis dan tak menentu,” pungkasnya.
